KPK Obok-obok Jatim! Khofifah Sudah Diperiksa, Kini Giliran 5 Saksi Swasta Digarap

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
Sumber :
  • KPK.go.id

Jakarta, VIVA - Sebanyak lima orang dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.

Arab Saudi: Normalisasi Hubungan dengan Israel Terjadi Jika Ada Negara Palestina

Hal itu diungkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo.

“Pemeriksaan bertempat di Polresta Blitar, Jatim, atas nama PS, HU, SC, YTW, dan TH sebagai pihak swasta,” katanya saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.

552 Kios di Taman Puring Ludes Terbakar

Jubir KPK Budi Prasetyo

Photo :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada Kamis, 10 Juli 2025, sempat memanggil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi serta diperiksa di Polda Jatim, dan mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

160 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Alasannya?

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Dari 21 orang tersangka korupsi dana hibah, empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

KPK pada 20 Juni 2025 mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim. (Ant)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan

Sosok yang Beri Perintah Kadis PUPR Sumut Nonaktif Topan Ginting Terima Suap Diusut KPK

KPK juga mendalami aliran uang terkait kasus suap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting.

img_title
VIVA.co.id
29 Juli 2025