Kongres Tandingan di Bandung Dinilai Inkonstitusional dan Ancam Persatuan GMNI

Jakarta, VIVA – Ketua Pimpinan Sidang Pleno Tetap Kongres XXII GMNI, Christovan Loloh angkat suara menanggapi beredarnya dokumen notulensi rapat teknis terkait rencana penyelenggaraan kongres tandingan di Bandung.

Ia menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang tidak memiliki dasar organisasi dan berpotensi merusak marwah GMNI sebagai organisasi nasionalis yang menjunjung tinggi disiplin struktural.

“Forum semacam itu tidak memiliki legitimasi apa pun. GMNI sudah menyelesaikan kongresnya secara sah dan demokratis. Kepengurusan sudah terbentuk. Segala tindakan yang membentuk forum tandingan di luar keputusan organisasi adalah pelanggaran serius terhadap AD/ART GMNI,” tegas Christovan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 30 Juli 2025

Dalam notulensi yang beredar, terlihat ada skenario penyusunan struktur pimpinan sidang pleno dan komisi, manipulasi quorum, hingga penyusunan ulang konsideran keputusan forum untuk memberi kesan legitimasi. Bahkan forum tersebut disebut akan memaksakan hasil sidang dalam satu hari penuh dengan klaim kehadiran 93 DPC.

Menurut Izal dari DPC Gorontalo yang turut dalam kongres tandingan tersebut, sidang-sidang komisi tidak banyak DPC yang hadir. 

“Sidang-sidang komisi dihadiri oleh 45 DPC Definitif dan Caretaker. Hanya saja persidangan tetap dilanjutkan karena harus menyelesaikan agenda persidangan,” ujar Izal. 

Sujahri Somar, Ketua Umum GMNI menyebut upaya itu sebagai bentuk politik faksional yang tidak mencerminkan semangat perjuangan kader Marhaenis sejati.

“Ini bukan kerja kader yang menjunjung semangat nasionalisme, persatuan, dan ideologi kerakyatan. Ini murni manuver politik kelompok tertentu yang tidak siap kalah dan ingin menciptakan kekisruhan struktural di tubuh GMNI,” lanjutnya.

Ia mengimbau kepada seluruh DPC dan kader di seluruh Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh manuver yang menurutnya hanya akan melemahkan perjuangan kolektif GMNI di tengah tantangan kebangsaan hari ini.

“Jangan terjebak pada ego sektoral. Mari kita jaga GMNI sebagai rumah besar perjuangan ideologis, bukan jadi arena perebutan kekuasaan sempit. Kami, kepengurusan sah, siap merangkul semua elemen untuk membangun GMNI ke depan. Tapi tidak untuk memberi ruang pada upaya kudeta organisasi,” tegas Sujahri. 

Sebagai penutup, ia juga mengingatkan bahwa GMNI sebagai organisasi perjuangan tidak akan pernah dibangun dengan manuver-manuver rapat bayangan dan forum rekayasa.

“Kalau benar mereka ingin membangun GMNI, mestinya taat pada konstitusi. Kalau tidak, itu bukan GMNI, itu hanya gerombolan yang kebetulan memakai nama yang sama,” tutup Sujahri dengan nada tegas.

NOTULENSI MEETING TERBATAS PERIHAL TEKNIS PELAKSANAAN FORUM

TEKNIS FORUM

1. Pada saat forum dibuka dan terjadi kekosongan pimpinan sidang pleno tetap, BPK masuk untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan bahwa pimsid tetap tidak hadir, kemudian peserta forum mengusulkan untuk pemilihan pimsid ulang dan disusul pemilihan pimsid komisi tanpa perlu LPJ ulang.

2. Kita upayakan persidangan quorum, tapi bila tidak quorum juga persidangan tetap kita lanjutkan sebagai persidangan yang sah dengan menambah orang yang mengatasnamakan DPC tertentu dan aula persidangan terlihat ramai. 

3. Perlu ada pembuatan konsideran baru dalam surat ketetapan dari SC yang menyatakan bahwa pimsid pleno tetap sudah diganti sesuai yang terpilih dalam forum besok. 

4. Setelah terpilih semua pimsid, sidang dijalankan secara organik dan tetap dengan dialektika yang cantik dan apik. Pembahasan dalam sidang komisi terutama organisasi, tetap akan membahas persoalan persoalan penting dalam AD/ART yang nantinya akan ditetapkan sebagai AD/ART periode selanjutnya. kemudian dalam tata cara pemilihan ketum/sekjend tetap kita akan merubah muatan pasal yang menyatakan tentang surat rekomendasi asal dpc. artinya strategi awal tidak dirubah, tetap dimainkan dalam forum. 

5. Dalam komisi kaderisasi, akan difokuskan pembahasan soal pembentukan silabus atau aturan yang pasti mengenai sistem kaderisasi yang baik.

6. Dalam komisi politik, pembahasan mengalir dalam forum sesuai dengan kebutuhan masing masing peserta dalam sidang komisi politik.

7. Forum akan dijalankan sampai pleno akhir atau sampai menang. artinya dalam 1 hari penuh forum akan diselesaikan. 

8. Untuk kepentingan publikasi, nanti kita nyatakan 93 DPC yang hadir sehingga legitimate.

Halaman Selanjutnya

Ia mengimbau kepada seluruh DPC dan kader di seluruh Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh manuver yang menurutnya hanya akan melemahkan perjuangan kolektif GMNI di tengah tantangan kebangsaan hari ini.