Prabowo Klaim Program MBG Sudah Hasilkan 290 Ribu Lapangan Kerja
- TV Parlemen
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menunjukkan hasil positif, meski baru berjalan selama delapan bulan, sejak Januari 2025 lalu. Menurutnya, program MBG merupakan salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa untuk masa depan generasi muda.
Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR dan DPD RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran bersama pimpinan DPR, MPR dan DPD RI
- TV Parlemen
“Walau baru berjalan delapan bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak di sekolah juga meningkat. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi,” kata Prabowo.
Kepala Negara menyebut program MBG juga memberikan berkontribusi yang baik dalam perekonomian nasional. Di mana, kata dia, program MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru.
“MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.
Menurut Prabowo, program MBG telah mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ia menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi kekuatan sebuah negara.
“Hadirin sekalian, tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menyebut dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan, pemerintah tengah membuka jutaan hektare sawah baru di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto hadiri sidang tahunan MPR/DPR
- Istimewa
“Kami bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan beberapa daerah lain,” jelas Prabowo.
Tak hanya memperluas lahan, pemerintah juga melakukan peningkatan produktivitas pangan. Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah memberikan bantuan awal pertanian untuk mendukung para petani.
“Kami mendorong produksi pangan di desa-desa, kami potong birokrasi penyaluran pupuk, dan menyalurkannya langsung dari pabrik ke petani-petani,” pungkasnya.
Kemenkes Terbitkan Edaran Percepat Penerbitan SLHS SPPG
Pemerintah daerah wajib menerbitkan SLHS dalam waktu paling lama 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
