Jurus Prabowo Jalankan Amanat Konstitusi: Percepat Swasembada Pangan-Sekolah Rakyat
- Setpres
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menggeser lebih dari Rp300 triliun anggaran dari APBN untuk program-program yang lebih produktif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat mewakili Prabowo menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR RI, Senin, 18 Agustus 2025.
Pratikno awalnya mengungkit pernyataan Prabowo mengenai Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.Â
Di mana, cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.Â
"Sekali lagi saya membaca langsung kutipan dari kalimat beliau, kalimat Bapak Presiden Prabowo 'Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru'," ucap Pratikno.
Pratikno lantas menjelaskan, Presiden Prabowo telah mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 itu ke dalam berbagai program nyata.Â
Bahkan, kata dia, pemerintahan Prabowo menggeser anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk program-program yang lebih produktif.
"Pemerintahan beliau telah menggeser Rp300 triliun lebih anggaran APBN, digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak," ucap Pratikno.
Adapun program yang dimaksud yaitu mempercepat swasembada pangan, mewujudkan sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan termasuk renovasi sekolah, dan digitalisasi pembelajaran.
Kemudia Sekolah Unggul Garuda yang didekasikan untuk the gifted dan the talented anak-anak bangsa yang punya keunggulan luar biasa.Â
"Kemudian program beliau juga menghadirkan program kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkuat batuan sosial bagi yang membutuhkan," tutur dia.
"Semua ini bukan sekedar program, ini adalah amanat konstitusi, ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan merdeka dari kebodohan," pungkas Pratikno.
Menko Yusril Ungkap Alasan Prabowo Beri Hasto Amnesti: Hukum Harus Bebas dari Politik
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden menilai langkah hukum terhadap siapa pun, apalagi terhadap delik korupsi, harus steril dari motif politik.
