Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026, Ini Alasannya
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Hal itu disampaikan Senator AWK menyoroti rendahnya dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2026.
Sorotan itu sempat diungkap AWK dalam rapat paripurna DPD RI dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari pimpinan DPD ke pimpinan Komite IV, Selasa, 19 Agustus 2025.
Awalnya, AWK mengatakan, dana transfer ke daerah mengalami penurunan signifikan meskipun kondisi APBN meningkat lebih dari 100 persen dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
“Pada tahun 2016, APBN kita Rp 1.864 triliun, kini naik menjadi Rp 3.787 triliun. Tetapi, dana transfer daerah justru terkoreksi besar (24,88 persen) ; dari Rp 864 triliun pada 2025 turun menjadi Rp 650 triliun atau hanya 17,16 persen dari total APBN,” kata AWK.
Pimpinan Komite II itu megatakan bahwa angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai 38-40 persen.
“Government spending di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfer terlalu kecil, maka terjadi penumpukan anggaran di pusat yang merugikan masyarakat di daerah,” ucap dia.
AWK lantas mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dengan keterbatasan fiskal, daerah harus berpikir ekstra keras untuk menutupi ruang fiskal yang terhimpit, misalnya dengan kebijakan menaikkan pajak.
"Belajarlah dari kasus Pati. Jangan sampai kepala daerah dipaksa menaikkan pajak hanya untuk menambal fiskal yang terhimpit. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” tutur AWK.
Senator AWK lantas berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer daerah sebelum pembahasan RAPBN 2026 di DPR RI.
"Langkah ini (revisi RAPBN, red) tentu akan menjadi momentum penting karena ini masih bersifat Rancangan. Kita tentu tidak ingin agar citra kepemimpinan Presiden Prabowo tidak mendapat tempat di hati masyarakat daerah," pungkasnya.
Tak Akan Ditunda Lagi, AHY Tegaskan Kebijakan Zero ODOL Efektif 2027
AHY menegaskan, kebijakan Zero ODOL alias truk obesitas tidak akan ditunda lagi, dan akan mulai efektif diterapkan tahun 2027 mendatang.
