Viral Dokumen LHKPN jadi Bungkus Bawang, KPK: Bukan Cetakan Kami

Jubir KPK Budi Prasetyo
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Viral di media sosial memperlihatkan sebuah dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang menjadi bungkus bawang.

Unggahan viral itu beredar di sosial media Facebook. Dalam sebuah unggahan, tampak sebuah kertas berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah usang.

Terlihat juga dokumen itu memperlihatkan laporan harta kekayaan menampilkan kepemilikan tanah dan bangunan seluas 612 meter persegi. Nilai pelaporan disebut berjumlah Rp612 juta. 

Seorang petugas sedang membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta (foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

"Beli bawang dapet bungkus dokumen KPK" demikian keterangan unggahan tersebut.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa dokumen yang viral di media sosial itu bukan dicetak oleh KPK. 

"Kami pastikan bahwa itu bukan dokumen cetak dari KPK," kata Budi dikutip Jumat, 19 September 2025.

Budi menjelaskan bahwa masing-masing pejabat negara harus mengisi data keluarga dan hartanya sendiri dalam proses pelaporan LHKPN. Kemudian, data tersebut nantinya baru akan dikirimkan ke KPK sebagai bentuk pelaporan.

KPK Ungkap Uang yang Disita dari Khalid Basalamah Bukan Suap, tapi Bukti Ada Jual Beli Kuota Haji

"Nah kemungkinan besar bahwa dokumen itu berasal dari situ, karena memang KPK tidak pernah mencetak dokumen LHKPN, namun dokumen itu bisa diunduh dan dicetak oleh pihak pelapor," kata Budi.

Budi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tak menyalahgunakan data LHKPN tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh pejabat negara yang hendak melapor LHKPN lebih berhati-hati.

KPK: Oknum Kemenag Bujuk Khalid Basalamah Pakai Kuota Haji Khusus

Gedung KPK

Photo :
  • Antara

"Dan jangan sampai data pribadi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Penyaluran Dana Rp200 T ke Bank Himbara
Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025

Gus Ipul soal Klarifikasi KPK di Kasus Korupsi Kuota Haji: Terima Kasih, PBNU Tidak Terlibat

Menurut Gus Ipul, penegasan KPK tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik mengenai penyidikan kasus kuota haji yang sempat menyeret nama PBNU.

img_title
VIVA.co.id
19 September 2025