Waka BGN Semprot Politikus WA Minta Dapur MBG: Enak Aja Lu Ngurusin Dapur!

Jakarta, VIVA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap ada politikus yang menghubunginya dan 'meminta dapur' untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya kasus keracunan di berbagai wilayah.

Hal tersebut disampaikan Nanik saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jumat, 26 September 2025. Nanik menegaskan komitmennya menjalankan instruksi Presiden untuk memastikan terlaksananya program MBG demi pemenuhan gizi setiap anak Indonesia.

"Makanya ada serius nih, ada yang WA saya, 'Mba, nyenyenyenye'. Saya jawab, 'eh kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur'" kata Nanik

"Saya langsung block, block, block. Enak aja lu ngurusin dapur. Iya lah, saya enggak mau kaya begitu," sambungnya

Nanik sebelumnya menegaskan bakal menutup semua dapur MBG yang melanggar aturan. Tidak peduli siapa pemilik dari dapur tersebut. 

"Mau punyanya jenderal belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. Saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ujar Nanik.

Ia menekankan agar dapur SPPG tidak main-main dengan menu yang disajikan kepada anak-anak. "Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan
banyak anak-anak enggak bisa makan. Kita mau ngasih makan kok rebutan mau (buat dapur)," ungkapnya

8.018 Dapur MBG Telah Beroperasi

Sebelumnya, BGN  menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia.

"Saat ini ada 9.230 SPPG sudah terverifikasi, 8.018 itu sudah operasional dan 1.212 persiapan operasional, kemudian penerima manfaat terdata 29.884.459 orang," kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya di Cibubur, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.

Ia juga menjelaskan, data yang masuk ke portal mitra.bgn.go.id hingga pagi ini, ada 32.407 mitra yang mendaftar, 10.920 belum diverifikasi, dan 13.506 yang sudah diverifikasi dan sekarang berada dalam proses persiapan.

"Kemudian 61 (SPPG) itu mereka yang sudah selesai membangun dan menyatakan sudah siap 100 persen, dan yang sedang disurvei lapangan saat ini, ada 308, lalu yang siap pembuatan berita acara ada 42," ujar dia.

Dalam melakukan verifikasi mitra SPPG, Sony menegaskan seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan tanpa konflik kepentingan.

Seluruh verifikator wajib memeriksa lokasi, sertifikat kepemilikan, hingga survei lapangan untuk memastikan kebersihan hingga kelayakan SPPG yang akan beroperasi.

"Semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat. Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah, ketika alamat disetujui ya berarti enggak ada masalah, ketika ditolak maka verifikator itu akan memberi keterangan mengapa ditolak," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa sistem verifikasi SPPG berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.