Anggota DPR Yakin Tim Reformasi Polri Bentukan Kapolri Bersinergi dengan Pemerintah
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menilai tim reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tunduk kepada tim reformasi bentukan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin tertinggi bangsa Indonesia.
"Ya, prinsipnya Presiden itu adalah pemimpin tertinggi bangsa ini. Oleh karena itu, pasti tim yang dibentuk oleh Polri itu pasti akan tunduk kepada tim yang dibentuk oleh Presiden," kata Soedeson Tandra kepada wartawan, Jumat, 3 Oktober 2025.
Soedeson juga menepis isu pembangkangan dari internal Polri terhadap Presiden Prabowo. Ia menegaskan Listyo Sigit sudah mengetahui bahwa Presiden Prabowo pemimpin tertinggi.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
- Istimewa/Divhumas Polri
"Tidak ada, siapa yang mau membangkang terhadap perintah Presiden. Ya Presidenlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan saya yakin bahwa pimpinan Polri sudah tahu persoalan itu," kata dia.
Ia menambahkan bahwa nantinya tim reformasi bentukan Listyo Sigit akan bersinergi dan saling mengisi dengan tim bentukan reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo. Ia memastikan tak ada tumpang tindih antara tim reformasi bentukan Listyo dengan pemerintah.
"Tidak ada tumpang tindih, jadi begini, yang tahu internal Polri adalah Polri. Tetapi bentukan dari Presiden itu untuk memenuhi unsur objektifitasnya. Jadi saling mengisi, tidak tumpang tindih," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengklaim Tim Transformasi Reformasi Polri bakal bekerja selaras dengan Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mempercepat proses pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
“Tentunya tim yang ada ini akan selaras dan tentunya akan bisa mempercepat atau mengakselerasi apa yang jadi harapan, rekomendasi," kata Sigit, Jumat, 26 September 2025.
Mantan Kabareskrim itu menegaskan, Polri membuka ruang selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat, akademisi, maupun pengamat yang kerap menyoroti kinerja kepolisian. Semua pandangan tersebut, menurutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan penting dalam proses reformasi.
“Karena itu juga merupakan bagian dari suara-suara yang saat ini masih mewakili publik," kata dia.
Dalam waktu dekat, Polri juga berencana mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk duduk bersama. Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyerap keluhan dan kritik secara langsung, sekaligus menyampaikan temuan dan identifikasi masalah yang ada di internal Polri.
