Megamendung Disebut Contoh Sukses Hilirisasi Hijau Sejalan dengan Arah Prabowo
- Dok. Istimewa
Bogor, VIVA – Camat Megamendung Ridwan, mengatakan keindahan dan geliat ekonomi di wilayahnya merupakan hasil perubahan bertahap selama puluhan tahun.
“Destinasi wisata di Kecamatan Megamendung bukan dibuat, tetapi terbentuk secara alami sejak dahulu. Baru belakangan ini semakin ramai karena adanya langkah pemerintah dan masuknya investor," ujarnya dikutip Rabu, 8 Oktober 2025.
Ridwan masih ingat betul masa-masa pasca-Reformasi 1998, ketika penyerobotan lahan negara terjadi besar-besaran. "Dampaknya ada dua. Pertama, penggundulan kebun teh dan hutan yang dikuasai PTPN. Kedua, muncul sengketa lahan, padahal tanah itu milik negara. Dua persoalan ini berlangsung cukup lama," kata dia.
Namun dua dekade kemudian, wajah Megamendung berubah total. "Sejak saya menjabat camat pada 2023, tidak ada lagi laporan persengketaan tanah. Ini dampak positif dari masuknya investasi,” ujarnya.
Kini, investor besar seperti Eiger Adventure Land (EAL) dan Gym Station Indonesia (GSI) mulai menanamkan modalnya. Ridwan menyebut, dampaknya langsung terasa. Mulai dari reboisasi lahan, kembalinya aset negara yang sempat diserobot, kontribusi pajak bagi pemerintah, hingga pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal.
“Yang paling penting, mereka peduli terhadap lingkungan. Contohnya, Sungai Cisuka di wilayah ini tidak pernah banjir meski ada pembangunan," kata dia.
Ridwan menilai model investasi hijau seperti ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pakuan (Unpak), M. Yogie Syahbandar, menilai langkah Megamendung bisa menjadi contoh nasional soal pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Namun Yogie mengingatkan, pengembangan ekowisata tak bisa asal-asalan. Menurutnya, kehadiran perusahaan besar seperti Eiger justru mempercepat perkembangan ekowisata jika sinerginya dijaga.
"Dalam konsep triple helix, harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Korporasi bisa berperan dalam inkubasi, percepatan, maupun pelaksanaan program ekowisata. Yang penting, koridor sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap dijaga,” kata Yogie.
Dari sisi kebijakan, anggota DPRD Kabupaten Bogor Fahirmal Fahim menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Fahirmal menambahkan, DPRD akan terus mengawal agar pembangunan di Puncak tak hanya menguntungkan investor, tapi juga menyejahterakan masyarakat.
