Geger Predator Seks, Satpol PP Dikerahkan Jaga Lokasi Wisata
VIVA.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah titik strategis lokasi wisata di Kota Depok, Jawa Barat. Ini menyusul terjadinya kasus penculikan terhadap anak di bawah umur di kota tersebut.
“Segera kami koordinasikan juga ke pihak terkait. Adapun titik (objek) wisata yang segera akan kami pantau ialah lokasi wisata yang dimiliki Pemerintah Depok. Untuk pihak swasta biasanya sudah dilengkapi dengan keamanan internal, namun demikian tidak menutup kemungkinan jika ingin berkoordinasi dengan kami,” kata Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, Senin, 11 Juli 2016.
Dengan adanya petugas Satpol PP di sejumlah titik keramaian, Pradi berharap hal itu bisa mencegah terjadinya aksi kejahatan.
“Karena kasus yang terbaru ini sama-sama kita ketahui, pelaku mengincar korban (anak-anak) yang ada di objek wisata. Ini harus kita antisipasi, begitu juga peran keluarga, dalam hal ini orangtua harus lebih waspada,” ucapnya.
Seperti diketahui, kasus penculikan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Tak hanya menculik, pelaku yang diketahui berinisial MA (26) juga diduga berupaya mencabuli korbannya berinisial F, yang baru berusia 10 tahun dengan lebih dulu menyekapnya di sebuah vila di kawasan Puncak, Bogor.
Kasus ini terungkap setelah tim Buru Sergap Polresta Depok dibantu sejumlah warga yang curiga dengan tangisan korban dari balik vila akhirnya menggerebek tempat tersebut. Kapolresta Depok, Komisaris Besar Harry Kurniawan mengungkapkan, dalam aksinya, pelaku mengincar korban yang sedang berada di lokasi wisata.
Saat ini, MA (pelaku) telah diamankan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok. Sedangkan korbannya berinisial F sampai saat ini masih syok berat.
'Tangkap Predator Seksual', Diantara Spanduk Aktivis Perempuan saat Aksi di Sidang Agus Buntung
Sejumlah aktivis perempuan, sempat menggelar aksi unjuk rasa di sidang lanjutan kasus IWAS alias Agus Disabilitas, di Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 10 Februari 2025.
