VIDEO: Presiden Dipaksa Urus yang Rp10.000

Presiden Joko Widodo saat penggerebekan kasus pungli Kemenhub, Selasa, 11 Oktober 2016.
Sumber :
  • Foe Peace - VIVA.co.id

VIVA.co.id - Penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan meminta, semua pembantu Presiden Joko Widodo, untuk serius memberantas praktik pungutan liar (pungli) di semua instansi. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah menjadikan praktik pungli yang terjadi di Tanah Air, menjadi masalah serius.

Sejumlah SDN di Pacitan Diduga Pungli Berkedok Pembelian Seragam Sekolah

"Kalau lihat pidatonya Pak Jokowi itu problemnya serius banget. Dari yang paling tinggi, sampai yang paling rendah," ujar Johnson dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 18 Oktober 2016.

Johnson juga mengaku heran, melihat reaksi sejumlah lembaga dan instansi yang tidak sebanding dengan pernyataan Presiden dalam menyikapi praktik pungli yang sudah berlangsung menahun.

Penampakan Habib Bahar Ngamuk, Prabowo Bubarkan Satgas Pungli hingga Kapal Induk AS Merapat

"Bahkan Presidennya, dalam kaca mata kita semua, dia dipaksa mengurus yang Rp10.000. Presiden RI dipaksa keadaan untuk mengurus yang Rp10 ribu. Itu pidatonya. Itu kan artinya, dia mewakili bangsa kita. Tapi reaksi kita, enggak seperti melahirkan KPK. Kita bikin surat edaran, enggak ada yang ngomong darurat," tuturnya.

"Kalau pungli ini mau diberantas, apakah kita harus mendirikan lembaga baru. Atau kita mau mempercayakan ini semua kepada polisi. Yang juga terseok-seok di internal. Bahkan Polda Metro Jaya nomor satu, paling tinggi punglinya," tuturnya.

Waspada Pungli Saat SPMB: Warga Tangerang Diminta Segera Melapor Jika Menemukan Kecurangan


Saksikan pernyataan Johnson selengkapnya di video ini

Truk Kelebihan Muatan, Truk ODOL

Operasional Truk di Indonesia Bisa Keluarkan hingga Rp 150 Juta per Tahun Buat Pungli

AHY menegaskan pentingnya menindak tegas pungli yang merugikan pengemudi truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan atau ODOL.

img_title
VIVA.co.id
18 Juli 2025