Politikus PDIP Minta Kasus Bayi Debora Dipidanakan

Iklan RS Mitra Keluarga Kalideres.
Sumber :
  • Repro Instagram

VIVA.co.id – Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan meminta agar kasus kematian bayi Debora akibat tak tertangani rumah sakit, supaya masuk dalam ranah pidana.

Soal Gaji DPR yang Fantastis, Rieke Diah Pitaloka: Mau Dikurangin Semua Juga Gak Masalah!

"(Saya) mendesak aparat penegak hukum memproses pidana pelanggaran yang dilakukan rumah sakit swasta," ujar Rieke, Senin 11 September 2017.

Menurut Rieke, apa yang dialami oleh bayi Debora sebagai tindakan tidak manusiawi. Atas itu, ia berharap, agar investigasi terhadap kasus itu dilakukan menyeluruh.

Rieke Diah Pitaloka Minta Ojol Tetap Tenang: Kita Tidak Akan Membuat Meninggalnya Affan Sia-sia

Di bagian lain, Rieke juga meminta BPJS Kesehatan, agar memperluas proses kerja sama dengan RS swasta. Termasuk, juga mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk menertibkan RS yang masih nakal dan menolak layanan BPJS.

"Pemerintah harus lebih serius dan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta," ujarnya.

3 Komentar Menohok Artis Soal Pelarangan Pengibaran Bendera One Piece

Kasus kematian bayi Debora terjadi pada Minggu 3 September 2017, ketika anak berusia empat bulan ini terpaksa dilarikan ke IGD Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

Saat itu, bayi perempuan ini langsung ditangani medis melalui penyedotan lendir dan diberikan pengencer dahak. Namun, kondisi makin buruk, ibu Debora, Henny Silalahi pun meminta, agar bayinya dimasukkan ke Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Namun sayang, RS menolak lantaran keluarga pasien tak memiliki uang muka yang cukup. Bayi Debora pun akhirnya meninggal. (asp)

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Rieke Diah Pitaloka: Kalau Rakyat Kritik, Rakyat Protes Ya Terima Aja

Politisi dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, memberikan pesan tegas bagi seluruh anggota DPR dan pemerintah dalam hal menerima kritik dan saran dari masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
1 September 2025