Calo E-KTP Masih 'Gentayangan'

Blanko kosong e-KTP sebelum diisi dengan data warga.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

VIVA.co.id – Kementerian Dalam Negeri tidak segan-segan akan mencopot para pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di berbagai daerah yang terlibat pungutan liar. 

Sidang Ekstradisi Digelar Hari Ini, Paulus Tannos Masih Ogah Diserahkan ke Pemerintah Indonesia

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sudah mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan praktik yang dapat merugikan masyarakat.

"Kalau ada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bekerja sama dengan calo, kami akan copot," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2017.

Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan di Singapura, Menkum: Dokumen Esktradisi Sudah Lengkap

Menurut Zudan, jika pungutan liar itu terjadi di desa dan kecamatan, maka hak untuk mencopot jabatan menjadi kewenangan bupati dan wali kota.

Untuk itu, ia mengimbau kepada semua masyarakat yang membuat kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP agar tidak menggunakan jasa calo.

Paulus Tannos Tolak Balik ke RI: Negara Tak Boleh Kalah Oleh Buronan yang Rugikan Negara

Sementara, Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy tidak menampik bahwa masih ada tindakan pungutan liar di beberapa loket pembuatan e-KTP.

Jumlah pungli bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Praktik pungli itu terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat; Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. 

"Kami langsung tanya (ke loket), blangkonya sudah habis dan tidak bisa. Ternyata, lewat calo dalam waktu kurang dari setengah jam sudah jadi," ujar Ahmad Suaedy. (mus)

Penampilan baru Setya Novanto, saat  bersaksi di sidang suap proyek PLTU Riau-1.

KPK Sebut Korupsi e-KTP yang Dilakukan Setya Novanto Perkara Serius

KPK sebut dampak korupsi e-KTP yang dilakukan Setya Novanto dirasakan seluruh masyarakat Indonesia

img_title
VIVA.co.id
18 Agustus 2025