KPU Siap Hadapi Gugatan PKPI di Pengadilan Tata Usaha Negera
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, dengan ketua umumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono, tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang.Â
Sekretaris Jenderal PKPI, Imam Anshori Saleh mengatakan, PKPI akan menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Komisoner KPU, Hasyim Ashari memastikan lembaganya akan menghadapi gugatan PKPI di PTUN. "Kami siap menghadapi," kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 6 Maret 2018.
Hasyim menjelaskan, sebagai termohon, KPU tidak mempunyai pilihan selain menghadapi gugatan PKPI di PTUN. Hal tersebut, sudah menjadi konsekuensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sementara itu, soal gugatan ke PTUN memang diatur dalam Undang Undang Pemilu.
"Apapun ya, akan dihadapi KPU sebagai risiko kerja. Bahwa ada pihak-pihak yang belum puas dengan kinerja KPU akan kami hadapi," ujarnya.
Selain itu, menurut Hasyim, putusan sidang ajudikasi Bawaslu yang menolak gugatan PKPI sudah tepat dan jelas. Artinya, KPU telah bekerja sesuai dengan undang undang.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Abha dalam sidang ajudikasi menolak gugatan PKPI terhadap KPU. "Memutuskan menolak eksepsi, menolak permohonan pemohon (PKPI) untuk seluruhnya," kata Abhan di persidangan Bawaslu RI.
Dengan keputusan Bawaslu tersebut, PKPI yang didirikan mantan Wakil Presiden, Tri Sutrisno dan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Edi Sudrajat dipastikan tidak bisa menjadi parpol peserta Pemilu 2019.
Pangkas Anggaran Rp 900 Miliar, KPU: Seluruh Kegiatan Banyak Dilakukan di Kantor
KPU RI memangkas anggaran sebesar Rp 900 miliar dari pagu anggaran 2025 senilai Rp3 triliun, sehingga anggaran tahun ini menjadi Rp 2,1 triliun.
