DPR: Masyarakat Madura Tak Rasakan Manfaat Aktivitas Pertambangan

Anggota Komisi VIII DPR RI Dja’far Shodiq.
Sumber :

VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI Dja’far Shodiq mengkritisi banyaknya aktivitas pertambangan di Pulau Madura yang berlangsung bertahun-tahun, namun tidak bisa dinikmati masyarakat Madura. Bahkan aktivitas pertambangan itu tidak melibatkan masyarakat Madura, sehingga masyarakat daerah tersebut masih banyak yang miskin.

KUD Perintis Pemegang Izin Resmi IUP di Kotamobagu-Bolmong Minta Aparat Tindak Penambang Liar

“Aktivitas (pertambangan) di hilir tidak berada di Madura, ini sangat menyinggung kami masyarakat Madura. Apa masyarakat Madura tidak dipercaya lagi dan masyarakat Madura dianggap masyarakat kelas bawah,” tanya Dja’far saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Legislator Partai NasDem itu mencontohkan kegiatan pipa gulungan yang eksplorasinya di Sumenep, namun pipanya keluar di daerah lain. Begitupun dengan kegiatan pertambangan yang berlangsung di Sampang, namun pipanisasinya berada di Pasuruan. Hal itulah yang dinilainya tidak berdampak terhadap masyarakat Madura.

Izin Tambang Raja Ampat Dicabut, Perkuat Komitmen RI Dorong Ekonomi Hijau hingga Pelestarian Geopark Dunia

“Kegiatan migas di Jawa Timur 60 persennya di 4 kabupaten di Madura. Alangkah naifnya kalau masyarakat kami hasil buminya diambil, tapi masyarakatnya tidak menikmati apa-apa dari hilir, alias masih miskin,” tegas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Pulau Kambing, Madura yang masyarakatnya banyak menderita lepra. Dari kondisi tersebut bahkan setiap Gubernur Jawa Timur otomatis akan menjadi Ketua Asosiasi Penyakit Lepra Nasional. Sayangnya, kenyataan tersebut tidak berdampak pada penderita lepra di daerah tersebut.

Kapolri Perintahkan Anak Buah Dalami Dugaan Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat

Dalam arti, imbuh Dja’far, tidak ada penanganan apa-apa yang dilakukan untuk penderita lepra di daerah tersebut. Dari sana tak salah jika kemudian masyarakat Madura meminta daerah tersebut menjadi provinsi sendiri, yakni Provinsi Madura.

 Head of Media Relations PT IMIP, Dedy Kurniawan

PT IMIP Siap Ikuti Arahan Kementerian LH dan Maksimalkan Pengawasan

PT IMIP Siap Ikuti Arahan Kementerian LH dan Maksimalkan Pengawasan

img_title
VIVA.co.id
19 Juni 2025