Survei: Provinsi Sumbar, Riau dan Jabar Tak Puas Kinerja Jokowi

VIVA – Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) baru-baru ini menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih lebih besar ketimbang yang tidak puas.

Tingkat kepuasan dalam survei terkait dengan kinerja Presiden dan Wapres selama 100 hari kerja pertama masa pemerintahan keduanya. Tingkat kepuasan tersebut berada di level 61,4 persen, sementara yang merasa tidak puas ada di angka 33 persen.

"Meski Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin tidak menargetkan dalam 100 hari kerjanya, tetapi kinerja selama 3 bulan ini hampir ditunggu-tunggu gebrakannya oleh publik," kata peneliti utama PRC Ian Suherlan dalam paparannya di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 23 Februari 2020.

Kepuasan atas pemerintahan Jokowi disebut ditopang oleh beberapa kebijakan. Seperti merasa puas terhadap pembangunan infrastruktur (76,6 persen), pembangunan sumber daya manusia (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen) dan sebagainya.

Sementara ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak disukai oleh masyarakat. Masyarakat tak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi elpiji (60,5 persen).

Sebanyak 33 persen masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tadi diketahui berada di wilayah yang bukan basis pemilih mereka di Pemilihan Presiden 2019. Diketahui, Jokowi-Ma'ruf mengalami kekalahan di Pilpres 2019 di Sumatera Barat, Riau dan Jawa Barat.

"Basis suara selama Pilpres 2019 itu ternyata mempengaruhi tingkat kepuasan kinerja pemerintah," kata Ian.

Survei pada awal Februari ini mengambil responden sebanyak 2.197 yang tersebar secara proporsional di 220 desa/kelurahan di 34 provinsi. Responden diwawancara lewat tatap muka, dengan tingkat kepercayaan survei adalah 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Survei LSI Denny JA Sebut 74,6 Persen Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ada 3 Alasan

Isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi memang terus bergulir di ruang publik, terutama di pemberitaan televisi, talkshow, podcast, dan media sosial.

VIVA.co.id

31 Juli 2025