JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI
Sumber :
  • VIVAnews/ Cahyo Edi (Yogyakarta)

VIVA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, memperpanjang pemilihan umum (Pemilu) dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran konstitusi. Karena itu, JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Yusril: Tak Mungkin Demokrasi Tercipta Kalau Parpolnya Tak Demokratis

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” kata JK, Jumat, 4 Maret 2022.

Lebih jauh, JK menyebutkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang soal konflik. Sehingga, JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.

4 Catatan Kritis DPR Buat KPU soal Aturan Ijazah Capres Dirahasiakan

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK), di Jatim.

Photo :
  • VIVAnews/ Nur Faishal (Surabaya)

“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” kata politikus partai Golkar tersebut.

DPR Nilai Ijazah Capres Tak Harus Disembunyikan: Itu Standar Informasi

JK juga mengemukakan, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. Dia khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” ujarnya.

Komisi II DPR terima usulan Muhammadiyah terkait Pemilu

Muhammadiyah Usul Sistem MLPR ke Komisi II DPR, Begini Penjelasannya

Muhammadiyah usul sistem MPLR untuk masuk ke dalam kajian Pemilu. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi Golkarz Zulfikar Arse Sadikin

img_title
VIVA.co.id
19 September 2025