Ridwan Kamil Sebut Rakyat Jawa Barat Mengalami Ketidakadilan Fiskal
- VIVA/M Ali Wafa
Masalah dari pemekaran itu, katanya, pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri, masih menangguhkan untuk sementara waktu kebijakan pemekaran daerah. Kalau untuk memenuhi jumlah ideal 40 kota/kabupaten--perlu 13 daerah dimekarkan--pemerintah pusat belum mengisyaratkan menyetujui dalam waktu dekat.
Dia mengibaratkan 'hilal' atau penampakan bulan baru dalam kalender hijriah, biasanya untuk menentukan 1 Ramadhan atau 1 Syawal alias hari raya Idul Fitri. "Kalau untuk ngejar 13 saja, hilal-nya belum kelihatan, karena keputusannya di pusat. Pusat bilang, mohon maaf dulu, lahir batin--moratorium," katanya.
Solusi kedua, Ridwan menawarkan, formulasi Dana Bagi Hasil yang sekarang dialokasikan berdasarkan jumlah kota/kabupaten diubah menjadi berdasarkan jumlah penduduk. "Tolong diubah rumusnya: kalau pemekaran wilayah ini belum disetujui, tolong rumusnya diperbaiki; jumlah penduduk dijadikan faktor utama dalam memberikan dana bagi hasil, supaya saya bisa melayani masyarakat lebih berkualitas," katanya.
"Jadi, yang Anda lihat ini [di Jawa Barat]," menurutnya, "kecepatannya, progresnya, kalau keadilan fiskal berbasis jumlah penduduk dipenuhi, atau jumlah daerah diperbesar."
Purbaya Tolak Usulan Gubernur Agar Gaji ASN Daerah Ditanggung Pusat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) yang ada di daerah.
