Hatta Rajasa: Zulhas Harus Pede Jadi Capres
- Dokumentasi PAN
VIVA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa, menyebut bahwa ketum partai harus percaya diri maju sebagai kandidat capres atau cawapres.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di acara Silturahmi Akbar Bacaleg PAN se-Indonesia pada Minggu kemarin.
“Ketua Umum harus percaya diri maju dalam pilpres mendatang. Ketum Zulhas harus kita dorong maju jadi capres atau cawapres. Dulu saya juga begitu saat memimpin partai. Soal nanti bagaimana, kita berjuang dulu sampai batas maksimal,” Ujar Hatta disambut teriakan Zulhas Presiden oleh kader-kader PAN. Menanggapi hal tersebut, Zulhas berkata santai.
profil tokoh Hatta Rajasa
- Istimewa
“Yang jelas PAN terus bekerja keras. Kita fokus pemenangan pemilu. KIB memulai tradisi baru dalam politik Indonesia, menggerakkan politik gagasan. Soal capres-cawapres, belum. Tapi Pak Airlangga layak dicalonkan, Pak Harso layak, tentu Ketum PAN juga bisa,” kata Zulhas.
Dalam survei IPO (Political Opinion (IPO) yang diselenggarakan 15 Mei-30 Juni, PAN mengaalami penguatan elektabilitas sebesar 4,9%. PAN tercatat lebih unggul dari mitra koalisinya PPP yang hanya mendapatkan tingkat keterpilihan sebesar 2,4%. Sementara itu, Partai Golkar yang sejak awal memang lebih tinggi dari PAN dan PPP masih tetap bertahan di angka 9,7%.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut bahwa peningkatan elektabilitas ini akan menjadi momentum PAN ke depan.
“Peningkatan ini adalah imbas dari inisiasi Zulkifli Hasan membangun Koalisi Indonesia bersatu, karena momentumnya berdekatan,” terang Dedi. “Situasi ini seharusnya membuat Zulhas atau PAN lebih percaya diri untuk menentukan tokoh utama di kandidasi Pilpres 2024," kata dia.
Diketahui, PAN merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Selain PAN, ada PPP dan Partai Golkar. Meski sudah membentuk koalisi, namun belum ditentukan siapa calon presidennya.
Golkar, PAN dan Nasdem Kompak Minta Penghentian Gaji dan Tunjangan DPR yang Non-Aktif
Golkar, PAN, dan Nasdem kompak desak penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif. Desakan ini menyasar Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya
