Legislator Demokrat Kritik Pemerintah Abai ke Perguruan Tinggi Swasta
VIVA Politik - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk memberikan Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) dengan jumlah yang memadai. Menurut Dede, selama ini pemerintah beri perhatian yang rendah kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Padahal, Dede menyebut tuntutan yang diberikan kepada PTS sama dengan PTN. Tapi, pemberian fasilitas berbeda.
“PTN begitu banyak diberikan fasilitas, kesempatan bantuan dana, dan lain-lain. Sementara, PTS yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah PTN, dibebankan hal yang terlalu banyak tanpa bantuan (operasional)," kata Dede dikutip pada Jumat, 11 November 2022.
Dia menyebut beban PTS antara lain mesti membuat program Kampus Merdeka. Selain itu, mesti memiliki jaringan dengan dunia kerja. "Itu semua adalah cost tapi bantuan dari pemerintah pusatnya nggak ada,” jelas politikus Demokrat tersebut.
Wisma Makara Universitas Indonesia Disterilisasi
- VIVA/Zahrul Darmawan
Pun, dia menambahkan, salah satu konsep BOPTS yang diusulkan Komisi X, yakni akan ada klasifikasi atau kriteria tertentu yang bersifat umum pada PTS. Menurut dia, hal ini seperti kriteria bantuan untuk PTS yang sudah berkembang dan memiliki prestasi. Lalu, kriteria bantuan untuk PTS yang kompetitif dengan dunia riset.
“Itulah bentuk perhatian pada pemerintah yang mestinya pada Perguruan Tinggi Swasta seperti itu,” lanjut Dede.
Menurut Dede, jika ada perhatian pemerintah kepada PTS tersebut, diharapkan PTN juga tak berlomba-lomba bangun gedung untuk menambah mahasiswa baru. Namun, PTN bisa fokus pada sisi kompetitif dan risetnya.
Dengan demikian, ia bilang, ada asas keadilan di sana. Kemudia, semua warga negara bisa merasakan pendidikan tinggi.
“Biarlah (perguruan tinggi) swasta yang menerima jumlah mahasiswa baru yang tidak terserap ke (perguruan tinggi) negeri,” tuturnya
Lebih lanjut, ungkap Dede, problem lainnya yang dialami perguruan tinggi adalah dosen pengajar. Kata dia, jumlah dosen saat ini menurutnya cenderung kurang, terlebih mereka memiliki beban yang berat.
Dia menyebut beban itu antara lain tuntutan yang banyak, sulit mencapai gelar doktor, juga kesejahteraannya masih kurang.
"Oleh karena itu kita juga akan melihat sebetulnya apa yang menyebabkan (jumlah) dosen kurang? Karena untuk mendapatkan S3 selain mahal, juga itu tadi (masalah penyusunan) jurnal tadi ya kan,” ujarnya.
Legislator NasDem Ungkap Praktik Jual-Beli Sertifikat Higienis untuk Dapur MBG, Segini Tarifnya
Politikus NasDem itu mengaku tidak terlalu yakin penerapan wajib SLHS itu dapat sepenuhnya mencegah masalah keracunan MBG.
