Disenggol Bawaslu soal Politik Identitas, Begini Respons Menohok Partai Ummat

VIVA Politik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menegur keras Partai Ummat terkait pernyataan politik identitas. Bawaslu mengklaim punya concern yang sama agar tak menggunakan politik identitas menuju 2024.

Menanggapi itu, Juru Bicara sekaligus Ketua DPP Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menilai Bawaslu mungkin mendapat sumber informasi yang keliru. Dia mengatakan Bawaslu tak perlu menegur pihaknya.

Menurut Mustofa, Partai Ummat siap ke Bawaslu jika diperlukan untuk menjelaskan maksud politik identitas. 

"Sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini sepertinya Partai Ummat tidak pernah mengajak kampanye di masjid. Tapi, Partai Ummat mengajak jemaah Partai Ummat untuk memamurkan masjid masing-masing," kata Mustofa saat dikonfirmasi VIVA, Senin malam, 20 Februari 2023.

Dia mengatakan jangan sampai, akibat isu politik identitas yang sesat, menyebabkan semua orang jadi keliru. Ia menekankan pihaknya taat aturan. 

"Jadi, Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan. Sedangkan aturan soal kampanye sangat jelas. Bahwa kampanye dilarang di dua tempat. Yakni di masjid dan sekolah," jelas Mustofa.

Baca Juga: Partai Ummat Bakal Kena Semprot Bawaslu

Pun, dia menekankan pihaknya taat aturan dan tak akan melawan regulasi aturan kampanye. Ia mengatakan Partai Ummat adalah orang-orang yang beradab dan punya dedikasi serta berpendidikan. 

"Kalau meramaikan masjid, itu jelas kewajiban setiap Muslim, termasuk kader  Partai Ummat. Memang itu kewajiban. Tapi, bukan dengan menggelar kampanye," ujarnya.

Kata dia, Partai Ummat sudah paham bedanya politik provokasi dan politik gagasan. Pun, Mustofa juga menyinggung istilah politik persatuan dengan politik segregasi. 

"Yang kita gagas adalah masjid menjadi fungsi sebagaimana mestinya. Selain tempat ibadah, juga pusat pertukaran pikiran yang membangun ummat, termasuk pikiran dan gagasan politik yang sehat dan mengedukasi," ujarnya.

Menurutnya, masjid bisa jadi pendidikan politik dengan  menggagas politik Islam, hingga diskusi politik beradab.  

"Pendidikan politik untuk jemaah ya boleh-boleh saja. Memang dulu Rasulullah juga melakukannya. Intinya, di negara mayoritas Muslim, jangan menakuti orang Islam dengan memanfaatkan momen pemilu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia heran dengan oomngan Bawaslu yang dinilai tak nyambung dengan pernyataan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat Rakernas. Mustofa mempertanyakan sumber Bawaslu yang menyebut Partai Ummat melakukan politik identitas dengan berkampanye di masjid. 

Halaman Selanjutnya