Survei UI: Agama Jadi Varian Penyumbang Terbesar Polarisasi Politik di Indonesia
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA Politik – Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) mengungkap bahwa polarisasi politik di Indonesia fakta terjadi baik dalam dimensi dunia maya maupun dunia nyata.
Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Profesor Hamdi Muluk, dalam rilis hasil survei nasional bertajuk Polarisasi politik di Indonesia : Mitos atau Fakta?" yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu, 19 Maret 2023, mengatakan polarisasi masih kuat terjadi berdasarkan agama, polarisasi berbasis kepuasan kinerja pemerintah, berbasis sentimen anti luar negeri (asing dan aseng).
“Agama varian penyumbang terbesar polarisasi,” kata Hamdi.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Selain agama, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat menjadi penyumbang polarisasi. Hasil riset menunjukkan adanya sentimen berbasis anti luar negeri, yang kerap disebut masyarakat anti-asing.
Menanggapi sentimen itu, Menteri Investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menepis adanya isu investasi Indonesia dikuasai oleh asing.
Bahlil selaku penanggap dalam rilis itu mengonfirmasi bahwa investasi Indonesia dari total Rp 1.207 triliun di tahun 2022 di luar sektor migas, keuangan dan UMKM, itu 54 persen adalah investasi asing. Dari 54 persen itu negara paling besar yang masuk adalah Singapura sekitar Rp13 miliar USD.
Namun, Bahlil menegaskan, bahwa nominal Rp13 miliar USD bukan sepenuhnya uang milik negara Singapura, tetapi juga sebagian berasal dari orang Indonesia yang ada di Singapura, karena di Singapura terdapat pula warga Timur Tengah, Eropa dan Asia.
Ilustrasi smelter nikel.
- Istimewa
“Jadi investasi kita 1.207 itu, 54 persen PMA, 46 persen PMDN, jadi kalau digabung dikompair ke bawah, sebagian yang asing dari Singapura sebagian masuk ke Indoensaia, makan PMDN kita lebih besar daripada PMA, karena duitnya orang Indonesia, cuma kita dikompor-komporin seolah-olah ini China, Korea, Jepang,” kata Bahlil.
Kemudian terkait isu ketenagakerjaan, Bahli menjelaskan, IUP tambang di Indonesia 80 persen milik dalam negeri. Yang dikuasai asing adalah smelter (pablik pelebur). Penguasaan ini karena Indonesia belum memiliki teknologinya, biaya pendirian smelter yang mahal, pengusaha dalam negeri belum ada kepedulian ke arah tersebut, dan perbankan nasional yang tidak mau membiayai smelter.
