Koalisi Damai: Hate Speech Jelang Pemilu Dilakukan Kelompok Berkepentingan

Jakarta – Koalisi Damai menggelar pertemuan tingkat tinggi, untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam melawan ujaran kebencian dan disinformasi jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, stakeholder pemerintah hingga 12 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Damai. 

"Acara ini tujuannya untuk menggalang kerja sama untuk menuju pemilu yang sehat, melalui pencegahan hate speech atau ujaran kebencian dan informasi yang salah," kata Ketua Harian Komisi National Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodijah selaku perwakilan dari Koalisi Damai, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

"Untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menggalang kedamaian, untuk mencapai tujuan demokrasi yang benar, bahwa pemilu adalah untuk mencapai demokrasi yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia," sambungnya.

Melihat Pemilu 2019 lalu, Itje menyebut hate speech atau ujaran kebencian biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Yakni mereka yang memihak kepada seseorang, tetapi sebenarnya memberikan keuntungan sesaat.

"Pelaku adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, mempunyai kepentingan karena memihak kepada siapa yang di pihak atau memihak kepada orang yang beri dia keuntungan sesaat," ujarnya.

"Korbannya masyarakat umum, pelakunya juga masyarakat umum dan tentunya masyarakat umum yang dirugikan jauh lebih banyak," jelas Itje. 

Terkait dengan bagaimana hate speech jelang Pemilu 2024, Itje belum dapat memastikan. Ia hanya menyebut bahwa hate speech pada Pemilu 2024 bisa berkurang asal masyarakat mendapatkan edukasi dengan baik.

"Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, akan lebih baik ketika kita semua sebelum memasuki 2024 berhasil edukasi masyarakat, termasuk media. Media ini adalah sekolah untuk masyarakat, yang mampu mendidik masyarakat untuk mencermati informasi yang benar dan salah," tandas Itje. 

Respons Dasco soal Usulan Cak Imin Gubernur Tak Dipilih Rakyat

Wakil ketua DPR RI merespons usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait gubernur dipilih oleh pemerintah pusat ataupun daerah

VIVA.co.id

28 Juli 2025