Koalisi Damai: Hate Speech Jelang Pemilu Dilakukan Kelompok Berkepentingan

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
Sumber :
  • Dok. VIVA

Jakarta – Koalisi Damai menggelar pertemuan tingkat tinggi, untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam melawan ujaran kebencian dan disinformasi jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, stakeholder pemerintah hingga 12 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Damai. 

Presiden Ukraina Zelenskyy Ajukan Perundingan Damai Baru dengan Rusia

"Acara ini tujuannya untuk menggalang kerja sama untuk menuju pemilu yang sehat, melalui pencegahan hate speech atau ujaran kebencian dan informasi yang salah," kata Ketua Harian Komisi National Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodijah selaku perwakilan dari Koalisi Damai, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

"Untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menggalang kedamaian, untuk mencapai tujuan demokrasi yang benar, bahwa pemilu adalah untuk mencapai demokrasi yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia," sambungnya.

Optimisme Kaesang Bawa PSI Jadi Partai Besar dan Lolos Senayan 2029

Melihat Pemilu 2019 lalu, Itje menyebut hate speech atau ujaran kebencian biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Yakni mereka yang memihak kepada seseorang, tetapi sebenarnya memberikan keuntungan sesaat.

"Pelaku adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, mempunyai kepentingan karena memihak kepada siapa yang di pihak atau memihak kepada orang yang beri dia keuntungan sesaat," ujarnya.

Jeffrie Geovanie soal Pemilihan Ketum PSI Pakai e-Voting: Jawaban Selama ini Dianggap Terbatas

"Korbannya masyarakat umum, pelakunya juga masyarakat umum dan tentunya masyarakat umum yang dirugikan jauh lebih banyak," jelas Itje. 

Terkait dengan bagaimana hate speech jelang Pemilu 2024, Itje belum dapat memastikan. Ia hanya menyebut bahwa hate speech pada Pemilu 2024 bisa berkurang asal masyarakat mendapatkan edukasi dengan baik.

"Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, akan lebih baik ketika kita semua sebelum memasuki 2024 berhasil edukasi masyarakat, termasuk media. Media ini adalah sekolah untuk masyarakat, yang mampu mendidik masyarakat untuk mencermati informasi yang benar dan salah," tandas Itje. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. (ANTARA)

DPR Belum Ambil Sikap soal Putusan MK karena Pemilu 2029 Masih Lama

DPR akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait putusan MK soal pemilu dipisah

img_title
VIVA.co.id
22 Juli 2025