PDIP Ingin Jadi Penyeimbang, Demokrat Singgung Oposisi 9 Tahun Era Jokowi
- VIVA.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron angkat bicara soal PDIP ingin jadi partai penyeimbang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Herman menyambut baik keputusan PDIP tersebut.
Ia pun menyinggung Demokrat pernah menjadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Meskipun dengan pemikiran, ide, dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi, menurut saya, sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun pada masa Pak Jokowi," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
Herman menilai langkah PDIP tersebut bisa menyatukan tujuan bangsa.Â
Bendara PDIP (Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
"Inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama," kata dia.
Di sisi lain, Herman menjelaskan bahwa partai penyeimbang dapat mengkritisi kebijakan negara yang tak sesuai dengan harapan rakyat. Namun, kata dia, menyampaikan kritik sesuai proporsionalnya.
"Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional," katanya.
Ia menambahkan, Demokrat berhasil menjalankan sikap tersebut selama 9 tahun, walaupun pada akhirnya ketua umum partainya diminta menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Di akhir memang ada kesempatan Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri. Namun, 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang," pungkasnya.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
- Dok. Istimewa
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah atau menjalin koalisi. Ia menyebut PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri tegak diatas kebenaran.
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres ke-VI PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu, 2 Agustus 2025.
"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ucap Megawati.
Ia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Maka itu, sistem tersebut tak mengenal istilah oposisi maupun koalisi.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
- Dok. Istimewa
Di sisi lain, ia menegaskan partainya akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat.
"Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan," kata dia.
