Terpanggil Siap Jadi Caketum Golkar, Bahlil: Tapi Lewat Mekanisme Partai

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dikabarkan siap maju jadi calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil menegaskan saat ini statusnya masih jadi kader Partai Golkar.

Mantan Ketua DPD Golkar Papua itu mengatakan dirinya belum pernah pindah partai.

"Saya itu kalau kader, saya itu dari 2001 sampai 2014 struktural. Selebihnya saya enggak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 26 Juli 2023.

Bahlil menjawab terkait kesiapannya jadi caketum Golkar. Dia bilang pencalonan jabatan seperti ketum mesti dilakukan melalui mekanisme partai.

Sebagai kader, ia merasa terpanggil jika memang dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi, lewat mekanisme partai," ujarnya.

Selain Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga diisukan layak menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini, Luhut menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.

Bahkan, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam juga sempat menyebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto.

Adapun Luhut menyampaikan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika dapat dukungan dari anggota partai beringin tersebut.

"Kalau didukung, mau," kata Luhut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, di Denpasar, Selasa, 25 Juli 2023.

Namun, ia mengaku tak terlalu berambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Belakangan, ia mengaku kerap didatangi senior-senior Partai Golkar, meski enggan menjawab isi dari pertemuan-pertemuan tersebut.

"Airlangga itu teman baik saya, tidak ada masalah. Soal itu tadi (menjadi Ketum Partai Golkar) biarkan saja mekanisme mereka jalan, saya nunggu saja, tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ," ujar Luhut (Ant)

Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Tinggi, DPR: Mengindikasikan Adanya Gunung Es Permasalahan yang Lebih Besar

Dari data Kementerian PPPA, kurun waktu Januari hingga Juni 2025, ada 13.845 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

VIVA.co.id

1 Juli 2025