Kemenkominfo Waspada Ancaman Bot Sebar Info ke Sejuta Orang Sekali Klik pada Pemilu 2024

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.
Sumber :
  • VIVA/Misrohatun Hasanah

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengantisipasi program robot yang berpotensi menjadi ancaman selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Bot adalah aplikasi perangkat lunak otomatis yang melakukan tugas berulang melalui jaringan. Bot dapat berjalan setiap waktu tanpa harus menunggu dioperasikan secara manual oleh manusia.

"Ada satu platform (bot) yang bisa menyebarkan informasi ke satu juta orang dalam sekali klik. Kami sudah bicara terhadap platform tersebut untuk jangan luncurkan aplikasi yang itu, tahan dulu, nanti setelah pemilu kami diskusi lagi," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong usai diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan tema "Peran Media Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu Damai 2024" di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2024.

Ilustrasi Pemilu.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Antisipasi yang harus dilakukan dari bot sendiri, menurut Usman, dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi.

Di satu sisi, Usman tak memungkiri bahwa program bot itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, teknologi itu juga dapat digunakan untuk hal negatif. Maka penyebaran informasi yang terlalu masif juga menjadi perhatian Kominfo untuk diantisipasi.

"Sebetulnya, dari sisi yang positif harus kami antisipasi, apalagi yang negatif. Dia (bot) menyebar hoaks, satu juta orang termakan, kemudian belum lagi orang ini akan menyebarkan ke orang lain. Bahaya, kan," katanya.

Mahfud MD: Putusan MK Pemilu Dipisah Timbulkan Kontroversi, Saya Kena Tuding

Oleh karena itu, Kominfo akan membuat regulasi terhadap kepemilikan platform bot agar pihak yang memiliki aplikasi tersebut terbatas dalam penggunaannya.

Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
DPR Belum Ambil Sikap soal Putusan MK karena Pemilu 2029 Masih Lama

"Misalnya, Pemerintah, aparat keamanan, dan harganya harus mahal, mohon maaf. Kami harus seleksi seperti itu, karena kalau tidak, bahaya," katanya. (ant)

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing

Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu

Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

img_title
VIVA.co.id
1 Agustus 2025