Hoaks Jelang Pemilu 2024 Terbanyak di Facebook, Temuan Kemenkominfo
- VIVA/Farhan Faris
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu, terutama jelang Pemilu 2024, banyak ditemukan di media sosial platform Facebook.
Atas dasar itu, ia mengatakan pihaknya bakal menghapus ratusan konten hoaks dan disinformasi di platform milik Meta Platform tersebut.
“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki Meta Platform. Saat ini, kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta,” kata Budi Arie di kantornya pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Berdasarkan data Kemenkominfo, pengajuan takedown sebaran hoaks pemilu platform Facebook sebanyak 455 konten, Tiktok ada 25 konten, Youtube ada 17 konten, Snack Video ada 17 konten, Twitter ada 11 konten, dan Instagram ada 1 konten. Sehingga, total keseluruhan ada 526 konten.
Selain itu, Budi Arie mengatakan Kementerian Kominfo juga mencatat sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, kata dia, terdapat 98 isu hoaks pemilu sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.
“Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Menurut dia, secara khusus meski terlihat fluktuaktif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Pada Juli 2023, tercatat penyebaran hoaks pemilu sebanyak 14 isu. Lalu, naik menjadi 18 isu pada Agustus 2023; September 2023 tercatat ada 13 isu dan Oktober 2023 sebanyak 21 isu.
Maka dari itu, Budi Arie mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melawan hoaks dengan memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Tidak menyebarkan jika mengandung hoaks, dan tentu tidak membuat hoaks itu sendiri.
“Kami berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai 2024,”katanya.
Komdigi Cabut Pembekuan Izin TikTok
Komdigi sebelumnya mengumumkan pembekuan sementara TDPSE TikTok karena menilai platform tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik.
