Guru Besar UI dan UGM Kritik Jokowi, Kaesang: Gak Apa-apa, Namanya Juga Dinamika

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menganggap wajar adanya petisi dari para civitas akademika terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Civitas akademika termasuk sejumah guru besar mengkritik pemerintahan Jokowi.

Menurut Kaesang, era demokrasi seperti sekarang ini memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya.
Civitas akademika yang menyampaikan kritikan ke Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Indonesia (UI).

“Gak apa-apa, namanya juga ini kan dinamika. Biasa terjadi,” kata Kaesang pada Jumat, 2 Februari 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi adanya petisi yang dilakukan secara bergantian oleh civitas akademika sejumlah kampus yang mengkritik Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menghormati aspirasi kritik dari masyarakat termasuk guru besar universitas.

Bagi dia, petisi yang disampaikan civitas akademika merupakan hak demokrasi setiap orang.

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Kritik dari Guru Besar UI dan UGM buat Jokowi

Salah satu petisi disampaikan civitas akademika di Universitas Gajah Mada (UGM) yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumni. Mereka prihatin dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka menyesalkan tindakan menyimpang tersebut terjadi di era Jokowi yang notabene alumni UGM. Lewat 'Petisi Bulaksumur' komunitas akademik UGM mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Jokowi kembali kepada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro yang membacakan petisi juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik.

"Yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat," kata Prof Koentjoro membacakan petisi, Rabu, 31 Januari 2024.

Dewan Guru Besar (DGB) UI juga melontarkan pernyataan sikap untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi melalui . petisi bernama Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan “Genderang UI Bertalu Kembali”.

Ketua DGB UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan pihaknya terpanggil untuk menabuh genderang setelah lima tahun terakhir, terutama jelang pencoblosan Pemilu 2024. Menurut dia, DGB UI ingin memulihkan demokrasi Indonesia.

“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Prof Tuti, sapaan akrabnya, dalam membacakan petisi, pada Jumat, 2 Februari 2024.

Bukan di Jakarta tapi di Solo, Kenapa Jokowi Diperiksa Soal Ijazah Palsu Disana?

Presiden ke-7 RI, Jokowi dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus ijazah palsu Rabu, 23 Juli 2025. Pemeriksaannya bukan di Polda Metro Jaya melainkan di Polres Solo.

VIVA.co.id

23 Juli 2025