Sarankan PDIP Oposisi, Elite Nasdem: Menang Seperti Kura-kura, Kalah jadi Wong Cilik

Jakarta - Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago menilai PDI Perjuangan (PDIP) sebaiknya njadi oposisi di luar pemerintahan. Sebab, jika berada dalam pemerintahan, Irma menilai PDIP hanya akan diam seperti kura-kura.

Hal itu disampaikan Irma dalam acara diskusi FISIP Universitas Indonesia (UI) Election Talk 04 bertajuk ‘Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 7 Maret 2024.

Irma awalnya menyoroti sikap partai politik (parpol) di Indonesia. Menurutnya, semua parpol yang ada di Indonesia itu pragmatis.

"Nggak ada yang nggak pragmatis, semua pragmatis, semua partai politik korupsi, betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupi itu," kata Irma.

Dia lantas menyinggung soal PDIP. Kata Irma, sebaiknya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi oposisi pemerintah. "PDIP ini bagusnya jadi oposisi," ungkapnya.

Irma mengatakan hal demikian, karena menurutnya PDIP saat menang dan berada di pemerintahan tidaklah bagus. Saat menang, PDIP menurutnya akan bersikap diam seperti kura-kura.

"Ketika dia (PDIP) menang, dia nggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura," ujar Anggota DPR tersebut.

Namun, jika PDIP kalah dan jadi oposisi maka partai berlambang banteng moncong putih itu akan jadi pembela 'wong cilik'

"Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul, menjadi wong cilik," kata Irma.

Spekulasi PDIP pasca pemungutan suara Pemilu 2024 terus mencuat. Meski sementara berada di posisi teratas dalam Pileg 2024, tapi PDIP tak berjaya di Pilpres 2024.

Duet yang diusung PDIP yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah jauh versi hitung cepat atau quick count. Begitu pun dalam penghitungan sementara rekapilasi real count KPU, pasangan Ganjar-Mahfud berada di urutan terakhir di bawah dua rivalnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu Korea Selatan 2025: Adu Visi Reformasi Jabatan Presiden

Pemilihan presiden Korea Selatan pada Selasa, 4 Juni 2025, dinilai sebagai momen penentu yang dapat secara mendasar mengubah aturan jabatan presiden di negara tersebut

VIVA.co.id

3 Juni 2025