Todung Yakin Hakim MK Tau Ada Intervensi Penguasa: Cuma Apakah Mereka Berani Bicara Kebenaran

Jakarta - Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis meyakini majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengetahui ada intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024. Namun, Todung meragukan apakah para “penjaga gawang konstitusi” tersebut berani untuk membongkarnya. 

"Saya kira hakim-hakim MK itu tahu. Cuma apakah mereka berani untuk bicara kebenaran?" kata Todung dalam diskusi yang digelar daring, Sabtu, 30 Maret 2024. 

Todung menambahkan, pihaknya memiliki banyak bukti-bukti ada intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024.

"Karena kalau kita melihat evidence, evidence-nya di mana-mana ada. Dan apakah misalnya intervensi kekuasaan itu terjadi atau tidak, sulit membantah itu tidak ada," kat Todung.

Todung juga mmenjelaskan semua orang mengetahui adanya politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024.

Selain itu, klaim Todung, pengerahan kepala desa juga dilakukan untuk memenangkan pasangan tertentu.

"Apakah politisasi bansos itu dilakukan? Everybody knows itu dilakukan. Apakah kriminalisasi terhadap kepala desa itu dilakukan? Kita punya bukti banyak sekali, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi," kata Todung.

Todung menegaskan semua dugaan-dugaan tersebut harus dipertimbangkan serius oleh hakim MK ketika memutuskan. Dia berharap MK masih mempunyai keberanian untuk memutuskan seaadilnya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024. 

"Nah semua itu ada dan saya kira itu semua serius. Kalau saya bilang itu serious crime, iya itu one of the most serious crime in our history. Nah kita enggak bisa menutup mata untuk itu semua," kata Todung.

"Yah kita lihat sajalah dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu. Dan apakah optimisme ini akan terwujud, ini akan to be seen," ujarnya mengimbuhkan

Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

VIVA.co.id

26 Juli 2025