Kursi Mardiono Mulai Digoyang, Jubir Tegaskan Muktamar PPP Sepakat Digelar 2025
- Istimewa
Jakarta - Gagal lolosnya PPP ke DPR membuat kursi Plt Ketua Umum Mardiono mulai digoyang. Muncul usulan agar percepatan Muktamar untuk pergantian pimpinan digelar tahun ini.
Juru Bicara Plt Ketum PPP Mardiono, Imam Priyono pun angkat bicara mengenai dorongan Dewan Majelis PPP yang menyurati DPP PPP agar melakukan Muktamar pada 2024.
Imam menjelaskan, sejatinya PPP telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas IX pada 6 Juni 2024. Forum Rapimnas itu dihadiri juga para pengurus Harian DPP PPP, Majelis Partai dan para ketua DPW se-Indonesia.
“Pada rapimnas ini telah terbahas secara demokratis berbagai topik yang mengemuka dan tidak terkecuali beberapa pokok pikiran dari para majelis,” kata Imam dalam keterangannya diterima awak media, Rabu, 19 Juni 2024.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono (tengah) dan elite PPP.
- istimewa
Dia menuturkan salah satu hasil rapimnas tersebut yakni ada kesepahaman bersama bahwa PPP saat ini sedang fokus menyongsong Pilkada serentak 2024. Pesta demokrasi Pilkada itu akan diikuti oleh banyak kader PPP maupun non kader yang mendaftar melalui PPP.
Imam menegaskan kesepakatan Rapimnas, bahwa Muktamar digelar tahun depan bukan 2024.
“Sehingga dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh Indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025,” jelas Imam.
Imam meyakini Mardiono akan berpihak pasa kepentingan yang lebib besar. Dalam hal ini yakni menjaga momentum pilkada dan menjaga para peserta Pilkada yang mendaftar dari PPP untuk berkompetisi secara optimal dan dengan dukungan partai yang solid.
Dia menyayangkan jika masih ada pihak yang terus menghembuskan isu muktamar dipercepat.
"Kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan. Mari membangun bersama PPP ke depan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan,” imbuhnya.
Menkum Persilakan Kubu Agus Suparmanto Gugat SK Pengurus PPP Mardiono ke PTUN
Menkum Supratman mempersilakan kubu Agus untuk menggugat SK kepengurusan PPP kubu Mardiono yang telah disahkan ke PTUN.
