Megawati Kritik Soeharto sebagai Bapak Pembangunan: Tapi Apa Pembangunannya

Megawati Soekarnoputri di acara Mukernas Partai Perindo
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA  - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung gelar 'Bapak Pembangunan' Presiden ke-2 RI Soeharto, saat dirinya pembicara Mukernas Perindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024. 

Dituduh Budi Arie soal Framing Judol, Said Abdullah PDIP: Kami Bukan Partai Provokator

Megawati menjelaskan ada sejarah yang ingin ditutupi Orde Baru, dimana menurut Megawati, Kepemimpinan Soeharto saat itu ada “Black Dot”.

"Ketika Pak Harto menjadi presiden itu menurut saya, dari seluruh perjalanan sejarah kita, itu merupakan black dot. Kenapa? Saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi dalam cara berpikir dan berpolitiknya. Waktu itu beliau, saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti, saya jadi korban juga, temen-temen saya," kata Megawati, Selasa 30 Juli 2024. 

Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik, PDIP Gak Mau Dianggap Diuntungkan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Mukernas Perindo

Photo :
  • Dok INews

Megawati bercerita dirinya tidak boleh kuliah pada masa Orde Baru tanpa alasan yang jelas, dimana pada saat itu, menurutnya Presiden Soeharto sedang melakukan de-Sukarnoisasi atau menyembunyikan narasi tentang Presiden RI ke-1 Sukarno.

Begini Respons Puan soal Polemik Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto

"Karena waktu itu beliau melakukan de-Sukarnoisasi," ujarnya. 

Megawati pun menyinggung gelar 'Bapak Pembangunan' yang kerap disematkan ke Soeharto, namun dirinya bertanya, pembangunan apa yang sudah dilakukan pada zaman Presiden Soeharto. 

"Ini tentu kritik membangun, beliau hanya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan. Tapi apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan paling penting adalah pembangunan mental bangsa, bukan fisik," ujarnya. 
 

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth

Anggota DPRD DKI Soroti Pelayanan RSUD di Jakarta Belum Optimal, Minta Dinkes Benahi

Manajemen RSUD diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD jika kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025