Pramono Sempat Tolak Perintah Megawati Buat Maju Pilgub Jakarta
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Sekretaris Kabinet yang juga kader senior PDIP, Pramono Anung mengaku sempat menolak permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Pramono bilang awalnya memang tak kepikiran maju.
"Pokoknya intinya di awal saya tidak berkeinginan dan saya menolak. Jadi finalnya, kalau mau jujur, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju," kata Pramono di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Agustus 2024.
Namun, ia berubah pikiran dan akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan Megawati berlaga di Pilgub Jakarta. Pramono menyebut Megawati sudah final akan menduetkan dirinya dengan Rano Karno.
"Finalnya baru kemarin sore. Saya bertemu ibu Mega, kata ibu Mega 'Pram final'," kata dia.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Pramono menceritakan salah satu pertimbangannya untuk bersedia maju Pilgub Jakarta ialah kedekatannya dengan Megawati. Ia pun meminta restu kepada Presiden RI ke-5 itu untuk menghadapi duet Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta.
"Karena amanah ini saya bilang sama beliau 'Mba baik bismillah saya maju sama Rano, saya minta doa restunya' udah gitu aja. Jadi baru kemarin," tutur Pramono.Â
"Sekali lagi, karena saya sudah menerima ini saya akan bekerja keras bersungguh-sungguh untuk apa yang menjadi amanah ini terwujudkan," jelas Pramono.
Sebelumnya, PDIP memilih mengusung duet Pramono Anung – Rano Karno di Pilgub Jakarta. Pasangan Pramono-Rano berencana daftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.Â
Dengan duet Pramono-Rano juga mengakhiri spekulasi PDIP yang kemungkinan akan mengusung Anies.
Adapun Rano Karno adalah eks Gubernur Banten yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Sementara, Pramono adalah politisi senior sekaligus mantan Sekretaris Jenderal PDIP.Â
Pramono juga sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI 2009-2014. Saat ini, Pramono adalah Sekretaris Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Â
Kementerian Hukum Sahkan Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030
Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030
