Mahasiswa Kalimantan Desak PDIP Copot Deddy Sitorus dan Lasarus dari DPR

Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA - Dua anggota DPR RI dari PDIP, yakni Deddy Sitorus dan Lasarus dinilai merendahkan martabat rakyat Kalimantan.

Senator PFM: PSU Pilgub Papua Pertarungan Harga Diri PDIP

Hal itu diucap Marselinus yang merupakan koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta. Dalam orasinya, Marselinus menegaskan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap dua anggota DPR RI dari PDIP itu atas pernyataannya.

“Kami datang dari Kalimantan untuk menyampaikan langsung kekecewaan masyarakat. Ucapan Deddy Sitorus yang mengatakan ‘jangan bandingkan kami anggota DPR-RI dengan rakyatnya jelata’ adalah bentuk arogansi yang melecehkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Kami menuntut Ketua Umum PDI Perjuangan segera memberhentikan Deddy Sitorus dari keanggotaan partai dan DPR-RI,” kata Marselinus dikutip Rabu, 10 September 2025.

RUU Perampasan Aset Diharap Jangan Jadi Senjata Kriminalisasi Politik

Selain Deddy, lanjutnya, Lasarus juga disorot karena mereka menilai Lasarus tidak layak menyandang predikat wakil rakyat setelah terekam kamera berjoget usai pengesahan kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

“Perilaku Lasarus yang berjoget merayakan kenaikan gaji, sementara rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami juga menuntut agar Lasarus segera diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR,” kata Marselinus.

Kementerian Hukum Sahkan Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030

Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Marselinus menegaskan, jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan skala nasional.

“Ini bukan hanya soal Kalimantan. Ini soal harga diri rakyat Indonesia. Kami akan terus bergerak sampai mereka yang menghina rakyat diberi sanksi tegas,” kata dia.

Presiden ke-7 RI Jokowi

Jokowi Ngaku Sudah 3 Kali Dorong DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku korupsi yang kembali dibahas oleh pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
12 September 2025