Pengamat: Pembentukan Angkatan Siber TNI Butuh Investasi Besar dan Waktu Tidak Sebentar

Jakarta, VIVA - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah harus memberikan dukungan penuh dari segi anggaran, fasilitas hingga penyediaan sumber daya manusia (SDM) jika benar-benar ingin membangun Angkatan Siber selaku matra keempat TNI.

"Jika dukungan penuh diberikan, maka proses menuju matra siber yang sepenuhnya operasional bisa memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun," kata Khairul dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Menurut Fahmi, saat ini dunia telah memasuki era di mana peperangan siber menjadi salah satu pilihan sebuah negara untuk menyerang negara lain.

Melalui peperangan siber, sebuah negara akan menyerang menggunakan arus informasi, data yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga membuat negara tersebut menjadi tidak stabil. Tidak hanya itu, peperangan siber juga bisa dilakukan dengan cara meretas sistem pengelolaan data negara lain.

Untuk menghadapi hal tersebut, Fahmi menilai pembuatan Angkatan Siber menjadi hal yang layak dilakukan pemerintah.

Namun demikian, Fahmi menilai butuh modal besar untuk melahirkan hingga membesarkan Angkatan Siber menjadi ujung tombak pertahanan siber negara.

"Pembentukan matra siber membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur yang aman dan modern," kata Fahmi.

Fahmi melanjutkan, Matra Siber juga harus dilengkapi dengan teknologi yang canggih hingga kemampuan SDM yang mumpuni.

"Selain itu pengembangan doktrin, strategi, dan kerangka hukum untuk operasi siber militer akan memerlukan waktu yang tidak sebentar," kata Fahmi.

Karenanya, tidak heran, menurut Fahmi, jika membangun matra siber membutuhkan modal yang besar dan waktu yang panjang.

Sambil melewati proses itu, Fahmi menilai pemerintah bisa memperkuat satuan yang sudah ada yakni Pusat Pertahanan Siber (Pussiber) TNI dan unsur-unsur komunikasi dan elektronika (komlek) di setiap matra.

Satuan tersebut juga harus bisa sinergi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat pertahanan data nasional.

Dengan ragam upaya tersebut, Fahmi meyakini pertahanan siber di Indonesia akan semakin menguat. (ant)

BKSDN Kemendagri Apresiasi Pemprov Jakarta Gunakan Praktik Diagnostik untuk BUMD

Kepala Badan BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menyoroti perbaikan tata kelola dari BUMD dalam menguatkan kinerja pemerintah daerah.

VIVA.co.id

24 Juli 2025