Pansus Angket DPR Pertanyakan Survei BPS soal Indeks Kepuasan Haji 2024
Senin, 23 September 2024 - 13:12 WIB
Sumber :
- MCH 2023
Jakarta, VIVA - Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya menyayangkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait haji 2024, tidak bekerja sama dengan DPR.
Hasil survei itu menyebutkan bahwa indeks kepuasan haji 2024 sangat memuaskan.
"Ke depan, akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” kata Wisnu kepada awak media, Senin, 23 September 2024.
Ilustrasi ibadah haji.
Photo :
- MCH 2023
Kendati begitu, lanjut Wisnu, Pansus Haji tetap menghormati hasil survei tersebut dan bakal tetap fokus menyelidiki dugaan penyimpangan terhadap kuota tambahan.
“Kami mengapresiasi hal ini dalam konteks, pihak yang menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan ternyata bukan hanya DPR, tetapi juga instansi pemerintah lain seperti BPS," kata Wisnu.
Pansus juga akan mengadakan rapat internal pada hari ini. Salah satu poin yang akan dibahas yakni terkait rencana pemanggilan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
“Terkait apakah pansus akan kembali memanggil Menag sepertinya akan diputuskan lewat rapat internal,” kata Wisnu.
Baca Juga :
DPR Kritik Pelibatan TNI-Polri Saat MPLS: Jangan Dikit-dikit Tentara, Dikit-dikit Polisi
Di samping itu, Wisnu menyayangkan sikap Menag Yaqut yang tidak mengindahkan itikad baik pansus angket haji DPR, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji.
“Secara prinsip, Pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kesempatan yang diberikan oleh pansus seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh Menag, untuk meluruskan berbagai dugaan penyimpangan terkait pengalihan kuota haji tambahan, bila memang yang bersangkutan berkeyakinan demikian,” kata Wisnu.
Bila Menag hadir, ditekankannya, maka pihaknya ingin mengonfirmasi siapa yang bertanggungjawab atas pengalihan kuota tersebut.
“Kami ingin mengonfirmasi siapa pihak yang berinisiatif membagi kuota tambahan menjadi 50:50 itu. Apakah itu atas inisiatif pribadi Menag, atas sepengetahuan Menag tetapi inisiatifnya dilakukan oleh bawahannya, atau dilakukan oleh bawahan Menag di luar sepengetahuan Menag. Poin-poin ini yang hendak kita eksplorasi,” imbuhnya.
Anggota DPR: Setop Pendanaan Rp 8,15 Triliun untuk Rudal Israel
Anggota DPR AS, Marjorie Taylor Greene, mengajukan amandemen guna membatalkan pendanaan sebesar 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8,15 triliun) untuk sistem rudal Israel.
VIVA.co.id
19 Juli 2025
