Cawalkot Medan Ridha Laporkan KPU ke Bawaslu Gegara Gelar Profesor Tidak Dicantumkan

Medan, VIVA – Gegara gelar Profesor tidak dicantumkan dalam penetapan peserta dan nomor urut. Calon wali kota Medan Prof. Ridha Dharmajaya melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan. 

"Kita membuat laporan ke Bawaslu Kota Medan, Sabtu 29 September 2024," ucap Ridha, Minggu 29 September 2024.

Ridha mengungkapkan bahwa adapun materi yang dilaporkan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut terkait tidak dicantumkannya gelar Profesor, di depan nama Ridha Dharmajaya pada penetapan nomor urut pasangan calon nama peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan oleh KPU Medan.



Bacalon Walikota Medan, Prof Ridha Dharmajaya.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :

• VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Dalam penetapan KPU Medan itu, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat, Partai Gelora, PKN, Partai Buruh dan PBB tertera sebagai peserta nomor urut 2 dengan nama Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, SH.

Ridha mengatakan bahwa tidak tercantumkan gelar Profesor pada nomor urut paslon nomor urut 2 itu, oleh KPU Medan dikhawatirkan akan berdampak pada kekeliruan masyarakat, pada saat pemilihan yang digelar pada 27 November 2024.

Apalagi, katanya, jargon 'Medan Butuh Profesor' yang diusung oleh pasangan Ridha Dharmajaya -Abdul Rani membuat masyarakat mengetahui bahwa ada seorang profesor yang ikut berkompetisi di Pilkada Medan.

Tapi, bilamana gelar Profesor tidak dicantumkan oleh KPU Medan, dia menyebut pada saat pelaksanaan pemilihan pastinya masyarakat akan bertanya calon mana yang bergelar profesor.

"Makanya, kedatangan saya bersama tim pemenangan Ridha-Rani untuk melaporkan perihal ini guna memperoleh keadilan sesuai sistem pemilu yang jurdil (jujur dan adil)," kata Ridha. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Ridha langsung menyerahkan laporan dengan menunjukkan bahwa penggunaan gelar profesor tersebut, masih tercantum pada surat pengajuan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Lalu, dirinya hingga kini juga tercatat sebagai dosen di sebuah PT Swasta dan masih tercatat dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

"Kami menilai dan menduga kalau dengan hilangnya atau tidak tercantumnya Profesor di depan nama saya terkesan dipaksakan sehingga oleh kami (tim pemenangan) perlu dilaporkan ke Bawaslu Medan," katanya.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, laporan Ridha bersama tim pemenangan dan tim kuasa hukumnya diterima langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan DATIN Bawaslu Medan, Fachril Syahputra.