Tokohnya Belum Terakomodir di Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Sikap Organisasi Adat Dayak
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Presiden terpilih Republik Indonesia Periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah memanggil sejumlah tokoh yang disinyalir bakal menjadi calon menteri atau wakil menteri di kabinetnya.
Prabowo bahkan sudah memberikan pembekalan kepada calon menteri atau wakil menterinya, bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ada 109 tokoh yang terdiri dari ketua hingga anggota partai, akademisi, dan lintas agama.
Namun, tak ada satu pun tokoh yang punya akar berasal dari Dayak, Kalimantan. Padahal, Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya bakal menjadi pusat pemerintahan Prabowo-Gibran.
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia, hingga Organisasi Masyarakat Dayak menyatakan sikap. Mereka sangat menyayangkan Prabowo-Gibran belum mengakomodir masyarakat Kalimantan, dengan tidak adanya Tokoh Dayak sebagai calon menteri atau wakil menteri.
“Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di Pemerintahan Pusat,” tulis pernyataan sikap MADN yang ditandatangani oleh Pimpinan MADN, Mikael Pai.
Ada nama yang dimunculkan MADN, DAD, dan Organisasi Masyarakat Dayak, untuk patut dicoba masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Mereka adalah Marthin Billa, Rahmat Hamka, Syaharie Jaang, dan Tamunan Kiting.
Nama Rahmat Hamka bahkan sudah didukung oleh Forum Dayak Bersatu (FDB). Pengalamannya sebagai Tokoh Muda Dayak yang humble di lintas generasi, menjadikan eks Anggota DPR RI 2014-2019 ini wajib dicoba Prabowo-Gibran untuk mengurusi bidang kepemudaan, agama, sosial dan budaya.
Pernyataan Sikap Tidak Diakomodirnya Putra-Putri Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran Periode 2024-2029:
Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, arus, arus, arus . . .
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se- Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan dengan ini menyampaikan pernyataan atas tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
1. Pindah Ibu Kota Negara, Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah Ibu Kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
