PM Albania Angkat Menteri AI Pertama di Dunia untuk Berantas Korupsi

VIVA – Albania telah membuat gebrakan baru di panggung global dengan menunjuk sistem bot kecerdasan buatan atau AI, yang dikenal sebagai Diella, sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan.

Perlu diingat, ini bukan Menteri untuk AI, melainkan menteri oleh AI. Ia kini menjabat sebagai "Menteri Pengadaan Publik" Albania, menjadikannya sistem AI pertama di dunia yang memegang peran pemerintahan setingkat kabinet.

Perdana Menteri Albania Edi Rama mengumumkan penunjukan Diella, menteri AI, yang akan bertanggung jawab menjalankan proyek-proyek pendanaan publik dan memberantas korupsi dalam tender-tender publik.

Diella, yang namanya berarti "Matahari" dalam bahasa Albania, adalah anggota Kabinet yang tidak hadir secara fisik tetapi telah diciptakan secara virtual dari kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi (AKSHI).

Rama mengatakan Diella akan membantu memastikan bahwa "tender-tender publik akan 100% bebas dari korupsi."

Diella diluncurkan awal tahun ini sebagai asisten virtual di platform layanan publik e-Albania, di mana perannya adalah memandu warga negara melalui proses birokrasi, menerbitkan dokumen berstempel digital, dan menyederhanakan akses ke hampir seribu layanan daring, sambil mengenakan kostum tradisional Albania. 

Hanya dalam beberapa bulan, Diella menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan sehari-hari, memproses puluhan ribu permintaan.

Kini, tanggung jawabnya telah meluas secara dramatis. Sebagai Menteri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diella bertugas mengawasi pemberian tender pemerintah, memastikan kontrak dialokasikan secara efisien, transparan, dan bebas dari bias manusia.

"Kami bekerja dengan tim yang brilian, yang tidak hanya berasal dari Albania tetapi juga internasional, untuk menghasilkan model AI lengkap pertama dalam pengadaan publik," ujar perdana menteri kepada BBC.

"Kami tidak hanya akan menghapus semua potensi pengaruh pada lelang publik – kami juga akan membuat prosesnya jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan sepenuhnya akuntabel."

Kontroversi Menteri AI

Penunjukan Diella bukannya tanpa kontroversi. Para kritikus mempertanyakan legitimasi konstitusional pemberian wewenang menteri kepada sistem AI.

Politisi oposisi berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan akuntabilitas, sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh algoritma. Para pakar antikorupsi juga telah mencatat potensi penerapan AI untuk meminimalkan korupsi.

"AI masih merupakan alat baru – tetapi jika diprogram dengan benar, ketika Anda mengajukan penawaran secara daring, Anda dapat melihat dengan jelas dan lebih dekat apakah suatu perusahaan memenuhi persyaratan dan kriteria," kata Dr. Andi Hoxhaj dari King's College London, seorang spesialis di Balkan Barat, korupsi, dan supremasi hukum.

Diketahui, korupsi tetap menjadi isu utama di negara Balkan Barat tersebut sejak jatuhnya rezim komunis pada tahun 1990.

6 dari 10 Perusahaan Bakal Lakukan PHK pada 2026, Ketidakpastian Ekonomi dan AI Jadi Biang Kerok

Survei menemukan 6 dari 10 perusahaan di AS berencana lakukan PHK pada 2026. Ketidakpastian ekonomi dan adopsi AI jadi faktor utama.

VIVA.co.id

20 September 2025