Anggaran Pembangunan di Lamsel Terbatas, Egi-Syaiful Bakal Perkuat Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

Calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar
Sumber :
  • Istimewa

Lampung Selatan, VIVA – Pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 2, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan di Lampung Selatan. Meski APBD Lampung Selatan mencapai 2,3 triliun, faktanya sebagian besar dana tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat.

Respons Putusan MK, Wamendagri: Pemerintah Pusat dan Daerah harus Gratiskan Pendidikan SD-SMP Sederajat

Egi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 3 miliar rupiah yang benar-benar berasal dari pendapatan asli daerah. Sementara itu, alokasi terbesar dari APBD Lampung Selatan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur sangat minim, hanya berkisar antara 100 hingga 150 miliar rupiah. Egi menilai, hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Survei: 90 Persen Tim IT Perusahaan di Indonesia Alami Keterbatasan Anggaran

Cabup Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Photo :
  • Istimewa

"Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu menambal alokasi pembangunan dari berbagai sumber lain," jelas Egi, Kamis 14 November 2024.

Wanita dan Anak Jadi Pilar Pembangunan Indonesia Emas 2045, Tantangan Kesehatan Masih Jadi Sorotan

Egi menekankan bahwa Lampung Selatan perlu mengeksplorasi sektor pajak dan pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan. Dia juga menekankan pentingnya membangun jalur komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. 

"Saya dan Mas Syaiful maju karena diminta Pak Prabowo. Koneksi dengan pusat sangat penting untuk memperbaiki Lampung Selatan," ujarnya.

Melalui dukungan dari pemerintah pusat dan optimalisasi potensi lokal, Egi optimis dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan. Ia berkomitmen untuk membawa perubahan nyata melalui kepemimpinan yang terkoneksi dengan pusat serta mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru di daerah.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi

Soal Putusan MK Gratiskan Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah

Alokasi pendidikan pada APBN 2025 mencapai 20 persen atau Rp 724 triliun. Namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

img_title
VIVA.co.id
1 Juni 2025