Baleg DPR Setujui RUU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna

Ilustrasi. DPR RI akan menggelar rapat paripurna DPR RI
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

PDIP Bakal Sikapi Putusan MK soal Pemilu Tunggu Megawati Pulang dari China

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kami setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan memimpin Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2024. 

Fraksi-fraksi yang setuju dimaksud, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Poin Krusial RUU KUHAP, Jamin Tak Bikin Polisi Powerful hingga Hak Perlindungan Tersangka

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Diterangkan, mayoritas fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat ihwal nama provinsi DKJ.

Baleg DPR Ungkap Kemungkinan RUU Haji Dibawa ke Rapat Paripurna Awal Agustus

Selain itu, seluruh fraksi memandang perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek saat memimpin rapat panja Baleg DPR RI, Selasa, 10 September 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Dengan adanya revisi itu, DKJ diyakini bakal memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Diskusi Politik DPP Partai Gema Bangsa Pasca Putusan MK terkait Pemisahan Pemilu

Pasca Putusan MK, Pemerintah Diminta Bahas Regulasi Pemilu Secara Transparan

Masyarakat diminta ikut membahas regulasi pemilu pasca putusan MK. Pembahasan itu didorong dilakukan secara transparan

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025