Tuding Ada Mobilisasi Pejabat Daerah di Pilkada 2024, Megawati: Demokrasi Terancam Mati!
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan pandangan politiknya terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, yang menurutnya memiliki campur tangan dari kekuatan-kekuatan tertentu. Bahkan, Dia mengatakan bahwa demokrasi kini terancam mati akibat adanya sebuah kekuatan yang menghalalkan segala cara, yang mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.
"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," kata Megawati dalam keterangannya, Rabu, 27 November 2024.
Megawati Ditemani Puan dan Prananda Nyoblos di Kebagusan
- Dok
Di Jawa Tengah misalnya, Megawati mengaku mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.
"Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan," ujarnya.
Megawati mengaku sangat mengenal baik wilayah Jawa Tengah, karena Dia pernah tiga kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil tersebut. Menurutnya, wilayah Jawa Tengah bukan hanya 'kandang banteng', namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.
"Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," kata Megawati.
Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, menurutnya yang terjadi saat ini adalah pembungkaman yang sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani.
Megawati Ditemani Puan dan Prananda Nyoblos di Kebagusan
- Dok
Karenanya, Megawati pun menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, untuk jangan pernah takut menyuarakan kebenaran.
"PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan," ujarnya.
Biaya Politik Tinggi Dinilai Sebabkan Ekonomi Rakyat yang Diusung Pemerintahan Prabowo Sulit Diimplementasikan
Pakar Ekonomi Indef dan Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S Damanhuri menyoroti di era setelah reformasi Indonesia telah terjadi sistem politik transaksional.
