KPU Jakpus Sebut Saksi RK-Suswono Tolak Teken Rekapitulasi di 3 Kecamatan

Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Jakarta, VIVA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat membeberkan saksi pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menolak untuk tanda tangan hasil rekapitulasi (form model D) di tiga kecamatan.

"Ada di tiga kecamatan yang sudah selesai penandatanganan form model D hasil kecamatan, saksi 01 memang menolak menandatangani," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Adapun tiga kecamatan yang dimaksud yaitu Kecamatan Menteng, Senen, dan Sawah Besar. Sahat menjelaskan saksi paslon RK-Suswono itu menolak menandatangani formulir model D. 

Formulir model D itu merupakan hasil pleno rekapitulasi suara Pilkada di tingkat kecamatan.

Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Secara teknis, Sahat mengatakan jika ada kubu paslon yang tak bersedia menandatangani form hasil rekapitulasi suara, maka akan ditulis di catatan kejadian khusus. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada hasil rekapitulasi.

"Dalam pedoman teknis dikatakan apabila ada paslon yang tidak bersedia tanda tangan hasil rekapitulasi maka dibuatkan kejadian khusus dan dituliskan apa keberatan atau alasan tidak tanda tangan. Kalau untuk D hasil yang kita keluarkan gak berpengaruh," kata Sahat.

Sahat menambahkan alasan kubu paslon RK-Suswono itu menolak menandatangani formulir model D karena mempertanyakan rendahnya partisipasi pemilih. 

PDIP Respons Aturan KPU soal Kerahasiaan Ijazah di Syarat Pendaftaran Capres-cawapres

Tak hanya itu, kubu paslon RK-Suswono juga mempermasalahkan formulir undangan pencoblosan yang diberikan kepada warga.

"Alasan saksi Paslon 01 itu karena mereka mempertanyakan partisipasi pemilih yang rendah, terus banyaknya warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan yang biasa disebut undangan," ucap Sahat.

Istana Hormati Aturan KPU soal Kerahasiaan Ijazah Capres-cawapres

Sebelumnya, viral melalui akun media sosial X, ada sejumlah kubu pasangan RK-Suswono yang mencoba menggagalkan kemenangan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. 

Hal itu viral melalui akun X @PaltiWest2024. Salah satu upaya menggagalkan kemenangan Pramono-Rano, dengan cara kubu paslon RK-Suswono menolak tanda tangan di 25 tempat pemungutan suara (TPS).

Ijazah Capres-cawapres Dirahasiakan, KPU Bantah untuk Lindungi Jokowi
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Sidang Ijazah SMA Gibran Rakabuming Kembali Digelar, Penggugat Ungkap Ada Perubahan Data di KPU

Sidang gugatan ijazah SMA Gibran Rakabuming kembali digelar di PN Jakarta Pusat. Penggugat ungkap perubahan data pendidikan di KPU dari SMA jadi S1.

img_title
VIVA.co.id
22 September 2025