Sikap PDIP di Pemerintahan Prabowo: Tak Sama Seperti Era SBY

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengungkap partainya tidak akan menjadi oposisi di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menyebut, sejak awal PDIP memang tidak mengenal istilah oposisi.

Hal itu disampaikan Ahmad Basarah usai menghadiri peringatan HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.

Awalnya, Basarah menjelaskan dirinya sempat diutus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan sikap politik partainya kepada Prabowo Subianto melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebelum dilantik menjadi Presiden RI.

"Salah satu dari delapan amanat yang Ibu Megawati titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo, PDIP tidak menganut paham sistem pemerintahan presidential, sehingga kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah kepada wartawan, dikutip Sabtu, 11 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menitipkan pesan bahwa PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

"PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo," ungkap dia.

Dia pun menekankan, sikap politik yang diambil PDIP pada pemerintahan Presiden Prabowo berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, Megawati mengaku memiliki hubungan persahabatan yang panjang dengan Prabowo. 

"Lalu, Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," kata Basarah.

"Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo," sambungnya.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025