Pimpinan Komisi VI DPR Pastikan Danantara Bisa Diaudit: Undang-undangnya Dibahas

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjelaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, bisa diaudit.

"Memang bisa diaudit. Nanti teman-teman bisa lihat undang-undangnya bahwa memang Danantara ini bisa diaudit. Di undang-undangnya dibahas," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025 

Dengan begitu, kata politikus Partai Gerindra itu, penyelenggaraan Danantara yang akan mengelola aset negara lebih dari USD 900 miliar Dollar Amerika Serikat itu memiliki aturan main agar dikelola secara profesional dan transparan.

"Dalam undang-undang pun diatur bahwa Danantara ini kalau ada kerugian lalu pihak Danantara tidak bisa membuktikan pengelolaannya, ada kesalahan, mereka bisa diproses secara hukum," ujarnya

Menurut Andre, Komisi VI DPR RI sangat optimistis bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Danantara itu akan berhasil. Dengan Danantara, legislator Sumatera Barat itu yakin pengelolaan akan lebih transparan dan membawa BUMN lebih berkualitas kelas dunia.

Andre memahami, bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat terkait kemunculan BPI Danantara. Namun, kata dia, Presiden Prabowo ingin mengedepankan transparansi dengan mengundang beragam pihak dalam peluncuran Danantara tersebut.

Selain itu, kata Andre, Danantara bakal dikelola oleh orang-orang profesional yang sudah mumpuni karena memiliki kredibilitas, kualitas, serta keilmuan yang baik. BPI Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

"Jadi tidak ada yang disembunyikan sama sekali oleh pemerintah. Jadi dengan begitu baik niatnya Pak Prabowo dan begitu transparan, kami optimis ini insyaallah akan berhasil," imbuhnya.

Penyerahan 800 Ribu Hektare Lahan Sawit Sitaan Negara ke Agrinas Palma Tuai Sorotan

Upaya pemerintah menyerahkan pengelolaan lahan tersebut ke PT Agrinas Palma Nusantara tanpa proses lelang dan kejelasan hukum menuai kritik tajam.

VIVA.co.id

31 Juli 2025