Wamendagri Sebut Banyak Daerah Belum Jelas soal Pendanaan PSU, Buka Opsi Sharing Anggaran

Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya mengatakan banyak daerah yang tak mampu menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten terkait pendanaan PSU tersebut.

"Jadi, saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu. Ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya. Tetapi, masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Maret 2025.

Dia menuturkan Kemendagri juga sudah melalukan rapat secara daring bersama jajaran daerah yang harus melakukan PSU. Kemendagri sidah menelisik apakah dana APBD dari suatu daerah tersebut betul-betul tidak mampu atau dialokasikan untuk hal-hal yang tidak perlu.

"Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya," jelas politikus PAN itu.



Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto

Photo :

• Dok. Istimewa

"Kami melihat komposisi penganggarannya. Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu. Seperti sosialisasi dan lain-lain," lanjut Bima.

Lebih lanjut, dia menuturkan Kemendagri juga membuka opsi untuk sharing anggaran APBD dengan APBN jika memang tidak mampu menggelar PSU di suatu daerah. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci berapa persen sharing anggaran yang akan dilakukan.

"Bisa (sharing). Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujar dia.

Halaman Selanjutnya

"Bisa (sharing). Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujar dia.