UI Minta Disertasi Bahlil Diperbaiki, Waketum Golkar Sebut Hal yang Lumrah di Dunia Akademik

Jakarta, VIVA - Universitas Indonesia (UI) memutuskan agar disertasi doktoral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperbaiki. Keputusan UI itu pun direspons oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir.

Menurut Adies, keputusan UI terkait revisi disertasi Bahlil adalah hal yang lumrah dalam dunia akademik. Dia bilang, proses revisi dalam karya ilmiah termasuk disertasi merupakan rangkaian prosedur biasa yang mesti dilalui setiap mahasiswa sebelum meraih gelar akademik.

Adies juga menegaskan dengan keputusan UI itu menepis isu plagiat yang dialamatkan ke Bahlil.

"Revisi itu juga mengkonfirmasi bahwa tudingan plagiat yang sebelumnya dialamatkan kepada Ketua Umum kami itu dengan sendirinya terbantahkan. Jadi, sekali lagi tudingan plagiat yang dihembuskan pihak-pihak tertentu itu tidak benar dengan adanya keputusan revisi ini," kata Adies, Jumat, 7 Maret 2025.

Baca Juga: UI Putuskan Nasib Disertasi Doktoral Bahlil Lahadalia: Perbaiki!

Lebih lanjut, Adies mengingatkan agar ke depan pihak kampus bisa lebih berhati-hati lagi sebelum mengeluarkan keputusan. Ia mengatakan demikian karena keputusan akan berdampak ke mahasiswa itu sendiri nantinya.
 
"Jika model keputusannya justru menimbulkan friksi di internal mereka. Yang dirugikan jelas mahasiswanya. Dan ini bisa jadi preseden buruk ke depannya dan bisa berefek ke mahasiswa lainnya, jika model keputusannya dibuat secara serampangan," tutur Adies.

Pun, Adies menyarankan agar pihak kampus dalam hal ini UI lebih kredibel lagi dalam membuat keputusan yang memiliki dampak luas bagi para mahasiswa-mahasiswinya. Apalagi status UI sebagai kampus ternama dan punya kredibilitas tinggi.

"Jangan sampai nama besar mereka dipertaruhkan hanya karena kurang teliti dalam membuat sebuah keputusan," tuturnya.

Bagi dia, pihak kampus juga jangan mengambil keputusan yang malah merugikan mahasiswa.

"Saya kira ini pelajaran bukan hanya bagi UI, tetapi untuk kampus-kampus besar lainnya ketika membuat sebuah keputusan jangan sampai merugikan kepentingan mahasiswa-mahasiswinya dalam menempuh study," ujarnya. 

Perkuat Kontrol Negara, Komisi XII DPR Dukung Bahlil Ubah RKAB Tambang Jadi 1 Tahun

Kebijakan strategis ini akan memperkuat pengawasan negara dalam sektor pertambangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral nasional.

VIVA.co.id

4 Juli 2025