PDIP Cabut Strategi Pemenangan Pemilu di Jateng Usai Kalah Pilpres 2024, Ganjar Bilang Begini

Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) mencabut strategi pemenangan Pemilu di Jawa Tengah (Jateng). Langkah politik PDIP itu karena partai berlambang banteng itu kalah di Pilpres 2024.

Strategi PDIP itu diketahui melalui surat intruksi pencabutan peraturan DPD PDIP yang diterbitkan pada 16 April 2025 dengan nomor surat 7347/IN/DPP/IV/2025. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat instruksi pencabutan itu merupakan tindak lanjut dari DPP PDIP dengan surat nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.

Dalam surat instruksi yang diterbitkan DPD PDIP Jateng berisi saat ini terjadi dinamika anomali politik pada Pemilu 2024 khususnya di Jawa Tengah. 



Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Ganjar Pranowo di Rakernas PDIP

Photo :

• PDIP

Kondisi itu menyebabkan implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Jateng tidak berjalan efektif.

"DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil yang siginifikan," demikian isi surat itu dikutip pada Sabtu, 26 April 2025.

Pun, disinggung pula kekalahan PDIP dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasangan capres-cawpres yang diusung PDIP yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di Jateng.

Padahal, Jateng dinilai sebagai basis suara PDIP.

"Yang seharusnya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres mengacu pada hasil Pemilu Presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut," tambah keterangan surat itu.

Surat intruksi itu juga ditembuskan ke Kepala Pusat Analisa dan Pengandali Situasi PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Jawa Tengah, KPU RI, KPUD Jawa Tengah, KPUD Kabupaten/kota Jateng.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengamini adanya surat yang diteken Ketua Umum Megawati. Dia menyebut nanti akan ada tindaklanjutnya.

"Pencabutan Peraturan DDP ya nanti kita akan lihat tindak lanjutnya," kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 26 April 2025.

Halaman Selanjutnya

Padahal, Jateng dinilai sebagai basis suara PDIP.