Kuota Haji Indonesia Batal Dipangkas, DPR: Bukti Nyata Hubungan Bilateral RI-Arab Saudi
- Dok Kemenag
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang membatalkan rencana pengurangan kuota haji sebesar 50 persen bagi jemaah asal Indonesia.
Keputusan ini disebutnya sebagai kabar baik dan berkah besar bagi jutaan umat Muslim Indonesia, yang menanti kesempatan menunaikan ibadah haji.
“Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini bukti nyata dari eratnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi,” ujar Singgih kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
Singgih menambahkan, keputusan tersebut menjadi angin segar bagi program haji Indonesia. Sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan bertambahnya antrean jemaah.
“Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan,” ujar dia.
Politikus Golkar itu mengatakan, pemerintah Arab Saudi sempat mewacanakan pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen dengan alasan buruknya tata kelola dan kurangnya transparansi dalam pelaporan data kesehatan jemaah. Bahkan, muncul kritik tajam karena dianggap seolah Indonesia 'mengirim jemaah untuk meninggal di Arab Saudi'.
Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan setelah Pemerintah Arab Saudi mengetahui bahwa Indonesia sedang merevisi Undang-undang Penyelenggaraan Haji. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut, adalah rencana pembentukan badan khusus setingkat kementerian yang akan mengelola haji secara profesional dan terfokus.
Menanggapi hal ini, Singgih menekankan bahwa penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna menyambut 2026 dengan kesiapan lebih baik.
“Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah," kata dia.
Singgih menegaskan beberapa aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk tahun 2026, di antaranya yaitu manajemen pelayanan puncak haji. Peningkatan koordinasi dan distribusi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jemaah.
"Yang kedua, kualitas akomodasi dan transportasi. Penjaminan standar hotel dan kelancaran transportasi dari penginapan ke lokasi ibadah serta antar-masyair," imbuhnya.
Ketiga, kata dia, pelayanan konsumsi peningkatan kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan sesuai kebutuhan dan preferensi gizi jemaah.
“Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Ibadah haji harus menjadi perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia,” kata Singgih.
Idrus Marham Minta Hendropriyono Buka Dalang Demo di DPR: Untuk Kepentingan Bangsa
Idrus menilai dalang kericuhan demo di DPR pada 28 Agustus 2025 harus dibuka untuk kepentingan bangsa
