Gerindra Harap Warga Pati Maafkan dan Beri Kesempatan Bupati Sudewo Menjabat Lagi

Bupati Pati Sudewo menanggapi soal demo 13 Agustus 2025
Sumber :
  • Ist

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong mengatakan Bupati Pati, Sudewo telah mendapatkan teguran dari partai imbas kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%.

Polemik Bupati Pati Sudewo Jadi Perhatian Prabowo, Kena Teguran Keras!

Dia lantas mengapresiasi langkah Sudewo yang membatalkan kebijakan tersebut dan meminta maaf kepada rakyat atas arogansi yang menantang warga terkait demostrasi. 

Bahtra menilai, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, instrospeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat. 

Mensesneg Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Bupati Pati Sudewo

“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan, “ kata Bahtra, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

KPK Sebut Belum Ada Upaya Paksa ke Bupati Pati Karena...

Selain itu dia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada. 

“Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tutur dia.

Dia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar para pemimpin mengambil kebijakan tanpa menyengsarakan dan membuat susah rakyat. Hal ini sesuai dengan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahtra berharap, polemik yang terjadi di Pati dapat menjadi pelajaran agar sebelum mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik. 

“Kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi memastikan kebijakan lahir dari aspirasi rakyat dan tidak memberatkan kehidupan mereka,” pungkas Bahtra.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya